Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MARET 2021

4 PP CIPTA KERJA DIUNDANGKAN, MENAKER APRESIASI SEMUA PIHAK TERLIBAT

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan apresiasi pada seluruh stakeholders yang
terlibat dalam pembahasan dan penyusunan empat Peraturan Pemerintah (PP). Diketahui, PP ini
merupakan aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster
ketenagakerjaan.

Ida mengungkap pembahasan empat PP tersebut dimulai dengan kick off pada 20 Oktober 2020.
Selama hampir empat bulan, lanjutnya, ditemui berbagai dinamika dalam pembahasan dan
penyusunan yang dilakukan oleh Tim Tripartit (perwakilan unsur pemerintah, pengusaha, dan
pekerja/buruh).

Ida melanjutkan, kendati penuh perdebatan dan perbedaan pandangan keempat PP tersebut
telah terselesaikan dan berhasil diundangkan.

"Dalam rangkaian pertemuan tersebut, kita telah melewati dinamika perdebatan dan perbedaan
pandangan. Namun di balik dinamika tersebut, kita memiliki semangat yang sama yaitu
memajukan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Ida dalam
keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).

Pada acara Penutupan Resmi Pertemuan Tripartit Pembahasan Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Cipta Kerja (Substansi Ketenagakerjaan) ini Ida pun mengungkap tujuan dari UU Cipta
Kerja. Yakni untuk menciptakan keseimbangan iklim ketenagakerjaan bagi tenaga kerja dan
pekerja/buruh, serta iklim usaha bagi pengusaha yang lebih baik.

Ida menilai, perjuangan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan produktif tak
lantas berakhir dengan diundangkannya UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.
Sebab, penerapan UU ini masih harus terus dikawal.

Ia berharap, implementasi dari UU ini dapat mencapai maksud dan tujuan yang dituju.

"Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk terus melakukan upaya yang terbaik bagi
kemajuan dan keunggulan bangsa ini,"imbuhnya.

Ida pun menjelaskan bahwa pembahasan PP Cipta Kerja tidak dapat memuaskan semua pihak.
Meski demikian, lanjutnya, pemerintah telah berupaya mengakomodir semua kepentingan
stakeholder ketenagakerjaan.

"Hal ini saya harap dapat dipahami, karena Pemerintah juga harus menjaga keseimbangan dan
mencari jalan tengah dari permasalahan lainnya yang berkaitan dengan keempat Peraturan
Pemerintah tersebut," jelas Ida.

Lebih lanjut, Ida mengungkap setelah empat PP diundangkan pihaknya masih memiliki tugas
untuk menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Tak hanya itu, Pemerintah
juga masih harus menghadapi judicial review terhadap UU Cipta Kerja dari beberapa pihak,
termasuk dari serikat pekerja/serikat buruh.

Ia pun mengaku menghargai pandangan dan pendapat SP/SB maupun dari pihak lain yang
memilih jalur judicial review dalam menanggapi UU Cipta Kerja.

"Meskipun cukup menyita energi untuk menanggapi hal tersebut, Pemerintah tetap menghargai
langkah judicial review atau uji materi yang ditempuh teman-teman serikat pekerja/serikat buruh
ini," tutupnya.

23