Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MARET 2021

Ringkasan

Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan Program Kartu Prakerja khusus bagi para calon
pengantin (catin) pada tahun ini untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru. Rencana ini
disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(PMK).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang PMK YB Satya Sananugraha mengatakan, percepatan
implementasi program Kartu Prakerja bagi catin diperlukan untuk mencegah munculnya keluarga
miskin baru.

PEMERINTAH SIAPKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA BAGI CALON PENGANTIN

JAKARTA, - Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan Program Kartu Prakerja khusus bagi para
calon pengantin (catin) pada tahun ini untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru.
Rencana ini disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang PMK YB Satya Sananugraha mengatakan, percepatan
implementasi program Kartu Prakerja bagi catin diperlukan untuk mencegah munculnya keluarga
miskin baru.

"Kartu Prakerja ini merupakan jenis bantuan dari pemerintah untuk calon pengantin yang ingin
menikah. Harapannya, setelah menikah mereka akan mempunyai kehidupan ekonomi yang baik
sehingga tidak lahir keluarga miskin baru," ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu (3/3).

Berdasarkan data pemerintah, jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78% atau
meningkat 0,56% poin dari September yang berjumlah 24,79 juta orang (9,22%). Sedangkan
jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini sebanyak 138,22 juta orang dengan jumlah
pengangguran 9,77 juta orang (7,07%).

Menurut pria yang akrab disapa Sani tersebut, percepatan implementasi Kartu Prakerja bagi
calon pengantin dapat diawali dengan mencari daerah yang akan dijadikan pilot project .
"Semisal, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau angka pengangguran yang tinggi akibat
terdampak Covid-19 dan belum tersentuh bantuan pemerintah baik reguler maupun nonreguler,"
tutur dia.
Lebih lanjut ia Sani mengatakan, kebijakan ini juga harus diintegrasikan dan sinkronisasikan
dengan data catin tergolong miskin yang ada di Kementerian Sosial, Kementerian Agama,
maupun Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

"Bila diperlukan misalnya perpres, permen, atau surat edaran bersama sebagai aspek legal maka
ini harus disiapkan agar yang menjadi amanat dari Pak Menko terkait Kartu Prakerja bagi catin
bisa segera diimpelentasikan," tandas dia.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan,
dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri menyatakan, program Kartu Prakerja bagi
catin diharapkan bisa menjadi solusi untuk mencegah lahirnya keluarga miskin baru.

Bahkan, ia menilai, program ini dilakukan untuk mengantisipasi agar kemudian calon pengantin
perempuan yang akan menjadi ibu tidak melahirkan generasi stunting di masa depan.

"Kita harus meyakini kalau kondisi ekonomi sudah baik, anak usia dini mendapatkan nutrisi yang
baik, mereka akan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Maka itu, penting
juga bagi kita untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan mengenai kesehatan
25