Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MARET 2021

KEMNAKER APRESIASI KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM PENYUSUNAN 4 RPP
UU CIPTA KERJA
Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi seluruh
stakeholders yang terlibat dalam pembahasan dan penyusunan 4 Peraturan Pemerintah (PP),
sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster
ketenagakerjaan.

Pembahasan 4 PP tersebut dimulai dengan kick off pada 20 Oktober 2020. Selama hampir 4
bulan, pembahasan dan penyusunan yang dilakukan oleh Tim Tripartit (perwakilan unsur
pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh) tersebut menemui berbagai dinamika perdebatan
dan perbedaan pandangan. Namun akhirnya, keempat PP telah terselesaikan dan diundangkan.

"Dalam rangkaian pertemuan tersebut, kita telah melewati dinamika perdebatan dan perbedaan
pandangan. Namun dibalik dinamika tersebut, kita memiliki semangat yang sama yaitu
memajukan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia," ucap Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (4/3/2021).

UU Cipta Kerja bertujuan menciptakan keseimbangan iklim ketenagakerjaan bagi tenaga kerja
dan pekerja/buruh, serta iklim usaha bagi pengusaha yang lebih baik. Ida Fauziyah mengatakan
setelah diundangkannya UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanannya, perjuangan untuk
menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan produktif belumlah selesai.

Penerapan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya masih harus dikawal. Sehingga pada
ranah implementasinya dapat mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan. "Oleh sebab itu
saya mengajak kita semua untuk terus melakukan upaya yang terbaik bagi kemajuan dan
keunggulan bangsa ini," ucap Ida.

Ida mengatakan, dalam pembahasan PP Cipta Kerja mungkin tidak bisa memuaskan semua
pihak, namun pemerintah berupaya mengakomodir semua kepentingan stakeholder
ketenagakerjaan.

"Hal ini saya harap dapat dipahami, karena Pemerintah juga harus menjaga keseimbangan dan
mencari jalan tengah dari permasalahan lainnya yang berkaitan dengan keempat Peraturan
Pemerintah tersebut," tutur Ida.
Setelah keempat PP diundangkan, Kemnaker masih memiliki tugas untuk menyusun Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Selain itu, Pemerintah juga masih harus menghadapi
judicial review terhadap UU Cipta Kerja dari beberapa pihak, termasuk dari serikat pekerja/serikat
buruh. Ida tidak menampik ada perbedaan pandangan dan pendapat SP/SB maupun dari pihak
lain yang memilih jalur judicial review dalam menanggapi UU Cipta Kerja.

"Meskipun cukup menyita energi untuk menanggapi hal tersebut, Pemerintah tetap menghargai
langkah judicial review atau uji materi yang ditempuh teman-teman serikat pekerja/serikat buruh
ini," pungkas Ida.

Sumber: BeritaSatu.com.

30