Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MARET 2021
P. 30
Judul Kemnaker Apresiasi Keterlibatan Stakeholder dalam Penyusunan 4 RPP
UU Cipta Kerja
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/741579/kemnaker-apresiasi-
keterlibatan-stakeholder-dalam-penyusunan-4-rpp-uu-cipta-kerja
Jurnalis EHD
Tanggal 2021-03-04 21:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam rangkaian pertemuan tersebut, kita
telah melewati dinamika perdebatan dan perbedaan pandangan. Namun dibalik dinamika
tersebut, kita memiliki semangat yang sama yaitu memajukan kepentingan nasional dan
kesejahteraan rakyat Indonesia
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh sebab itu saya mengajak kita semua
untuk terus melakukan upaya yang terbaik bagi kemajuan dan keunggulan bangsa ini
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini saya harap dapat dipahami, karena
Pemerintah juga harus menjaga keseimbangan dan mencari jalan tengah dari permasalahan
lainnya yang berkaitan dengan keempat Peraturan Pemerintah tersebut
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Meskipun cukup menyita energi untuk
menanggapi hal tersebut, Pemerintah tetap menghargai langkah judicial review atau uji materi
yang ditempuh teman-teman serikat pekerja/serikat buruh ini
Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi seluruh
stakeholders yang terlibat dalam pembahasan dan penyusunan 4 Peraturan Pemerintah (PP),
sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster
ketenagakerjaan. Pembahasan 4 PP tersebut dimulai dengan kick off pada 20 Oktober 2020.
Selama hampir 4 bulan, pembahasan dan penyusunan yang dilakukan oleh Tim Tripartit
(perwakilan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh) tersebut menemui berbagai
dinamika perdebatan dan perbedaan pandangan. Namun akhirnya, keempat PP telah
terselesaikan dan diundangkan.
29
