Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MARET 2021
P. 34
Judul Kemnaker Terus Sosialisasikan Empat Aturan Pelaksana UU Ciptaker
Nama Media wartaekonomi.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read330641/kemnaker-terus-
sosialisasikan-empat-aturan-pelaksana-uu-ciptaker
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-03-04 19:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) PP ini akan terus disosialisasikan dan kami berharap ada
pemahaman yang baik dari seluruh stakeholder, pengusaha,pekerja/buruh maupun pengawas
ketenagakerjaan terhadap perubahan dan penyempurnaan kebijakan pengupahan
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Pengusaha menjadikan pekerja sebagai aset yang harus
dikelola dengan baik. Sehingga bisa secara bersama-sama mengembangkan usaha dan
membantu pembangunan negara, serta turut menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui
pemenuhan hak-hak ketenagakerjaaan bagi para pekerjanya
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (PHI & Jamsos)) Sehingga mampu memberikan konstribusi signifikan dalam
pengembangan usaha yang akan berdampak kepada kelangsungan bekerja dan kesejahteraan
pekerja dan keluarga
Ringkasan
Pemerintah akan menyosialisasikan empat peraturan pemerintah (PP) turunan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan secara masif. Sosialisasi itu
untuk menciptakan pemahaman yang sama di antara stakeholder terhadap substansi seluruh
aturan sehingga dapat meningkatkan implementasinya. Keempat PP tersebut yakni PP Nomor
34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan PP Nomor 37 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
33
