Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MARET 2021
P. 37
Sebelumnya juga ada korupsi dana bansos sebesar Rp5,9 triliun. "Berbagai skandal mega korupsi
diatas menunjukkan buruknya penerapan corporate governance di BUMN Asuransi ataupun
institusi negara kita," tutur Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, Bidang Ekonomi,
Keuangan, dan Investasi DPP PKS Farouk Abdullah Alwyni (FAA) di Jakarta, Rabu 3 Maret 2021
dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews.
Menurut alumnus New York University dan Birmingham University ini kasus Asabri dan Jiwasraya
memperlihatkan ada kelemahan fundamental terkait supervisi dari pemerintah selaku pemegang
saham pengendali (PSP), yang dalam hal ini adalah Kementerian BUMN dan Kementerian
Keuangan.
Dia menilai mereka tidak dapat mendeteksi persoalan-persoalan yang ada sejak dini yang pada
akhirnya terjadi ledakan dari akumulasi persoalan yang ada, dan itu sangat merugikan banyak
pihak, terutama para nasabahnya dan negara sendiri. Juga perlu dipertanyakan kemana fungsi
pengawasan OJK.
Menurut dia, PKS memandang ujung pangkal dari kasus-kasus perampokan duit negara
bermodus investasi ini adalah masalah dalam pengelolaan dana investasi di BUMN-BUMN
keuangan, lembaga keuangan dan entitas pemerintah.
36
