Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2021
P. 22
Dijelaskannya, dari hasil rapat koordinasi tersebut, telah menyepakati bahwa penerima Vaksinasi
Gotong Royong untuk individu, yakni semua penerima program tersebut harus dinaungi badan
usaha atau lembaga tempat warga bekerja. Mengenai teknisnya, lanjut Erick, pun masih dalam
tahap pengkajian BUMN dengan K/L lainnya.
"Data yang akan digunakan adalah data badan usaha atau lembaga yang telah terdaftar untuk
Vaksinasi Gotong Royong melalui Kadin, dan divalidasi oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini akan
dirinci lebih lanjut dalam sosialisasi kedepan," ucap Erick.
Erick juga menegaskan bahwa semua vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi gotong-
royong, tidak menggunakan vaksin hibah dari lembaga seperti Global Alliance for Vaccine and
Immunization atau GAVI-COVAX maupun dari negara lain.
Hal ini menurutnya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
"Tidak menggunakan vaksin yang berasal dari sumbangan ataupun hibah dari kerjasama bilateral
dan multilateral, seperti hibah dari Uni Emirat Arab dan yang melalui GAVI/COVAX," tegas
Menteri BUMN dalam keterangannya usai Selain itu, Erick juga menjelaskan, semua vaksin yang
digunakan dalam program Vaksinasi Gotong Royong, baik untuk badan usaha/lembaga maupun
individu tidak menggunakan vaksin yang sama dengan pemerintah atau dengan kata lain
memakai Vaksin Sinopharm.
Saat ini Kimia Farma menunda peluncuran vaksinasi individu berbayar. Berbagai kelompok
masyarakat menyatakan penolakan program pemerintah itu. Seperti misalnya datang dari
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang menuding rencana itu akan menciptakan
praktik komersialisasi Presiden KSPI Said Iqbal menilai, apapun bentuk dan strategi pemberian
vaksin termasuk pembiayaannya kepada seluruh rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah
dan pengusaha, termasuk dimulainya program Vaksinasi Gotong Royong maupun berbayar
secara individu.
"Setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya
komersialisasi oleh produsen yang memproduksi vaksin terhadap konsumen dalam hal ini rakyat
termasuk buruh yang menerima vaksin," ujar Iqbal dalam keterangan persnya. (OL-4).
21
