Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2021
P. 27
Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Franciscus Welirang mengatakan, pelaksanaan
vaksinasi gotong royong sebaiknya tetap dilanjutkan dengan koordinasi di bawah Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) Indonesia.
Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu secara bebas, berpotensi
menimbulkan banyak masalah, mekanisme kontrolnya akan kacau dan berpeluang membuka
pintu korupsi.
"Kalau vaksinasi gotong royong dilarikan ke rakyat bebas, saya rasa akan banyak masalah dan
membuka pintu korupsi. Belum waktunya gotong royong dibuka untuk rakyat, mekanisme
kontrolnya akan kacau," ucap Franciscus kepada Kontan.co.id.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan,
pemberian vaksin kepada rakyat termasuk kaum buruh dan keluarganya untuk mencegah
meluasnya penyebaran pandemi Covid-19 adalah tugas negara.
Ia mengatakan, di tengah ancaman ledakan PHK, pengurangan upah buruh, dan resesi ekonomi,
rasanya tidak mungkin memberikan tambahan beban biaya kepada perusahaan untuk
menyelenggarakan vaksinisasi gotong royong.
Biaya vaksin gotong royong akan memberatkan perusahaan dan pada gilirannya nanti justru
akan menekan kesejahteraan buruh. Apalagi jika setiap warga negara membayar vaksin secara
pribadi.
"Pertanyaannya adalah, apakah seluruh perusahaan mampu membayar 200-an juta orang
(setidak-tidaknya 130-an juta buruh) untuk mengikuti vaksin gotong royong? Kalau harga vaksin
gotong royong 800-an ribu dikalikan 130-an juta buruh, maka dana yang harus disediakan
mencapai Rp 104 triliun. Begitu pula secara individu, tidak semua warga negara mempunyai
kemampuan bayar secara mandiri," tegas Said.
Sebagai informasi, melansir data Satgas Covid-19, hingga Senin (12/7), 36.368.191 orang telah
mendapat vaksinasi ke-1. Sementara itu, sebanyak 15.036.468 orang telah mendapat vaksinasi
ke-2. Adapun, target vaksinasi nasional adalah 181.554.465 orang.
26
