Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2021
P. 25
Judul Kasus Covid-19 melonjak, ini saran sejumlah pimpinan perusahaan ke
pemerintah
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Program Vaksinasi Gotong Royong Individual
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-covid-19-melonjak-ini-saran-
sejumlah-perusahaan-ke-pemerintah
Jurnalis Vendy Yhulia Susanto
Tanggal 2021-07-12 20:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Silmy Karim (Direktur Utama Krakatau Steel Tbk) Yang terpenting percepat vaksin.
Tidak penting dari mana asalnya (apakah dari program vaksinasi pemerintah atau vaksinasi
gotong royong perusahaan)
positive - Dian Siswarini (Presiden Direktur & CEO XL Axiata) Dukungan ini kami wujudkan dalam
berbagai upaya, mulai dari melalui memfasilitasi karyawan untuk mendapatkan program
vaksinasi gratis yang diselenggarakan pemerintah ataupun melalui penyelenggaraan program
vaksin gotong royong
positive - Dian Siswarini (Presiden Direktur & CEO XL Axiata) Dukungan lain yang kami berikan
ke pemerintah termasuk juga dengan membuka Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit sejak
tanggal 22 Maret
positive - Jahja Setiaatmadja (Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk) Kita sudah ambil
vaksinasi gotong royong sekitar 12.500 orang, sisanya sudah ada program pemerintah, dalam
bulan Juli kita kejar untuk bisa semua karyawan dan keluarga divaksin semua
neutral - Franciscus Welirang (Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk) Kalau vaksinasi gotong
royong dilarikan ke rakyat bebas, saya rasa akan banyak masalah dan membuka pintu korupsi.
Belum waktunya gotong royong dibuka untuk rakyat, mekanisme kontrolnya akan kacau
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Pertanyaannya
adalah, apakah seluruh perusahaan mampu membayar 200-an juta orang (setidak-tidaknya 130-
an juta buruh) untuk mengikuti vaksin gotong royong? Kalau harga vaksin gotong royong 800-
an ribu dikalikan 130-an juta buruh, maka dana yang harus disediakan mencapai Rp 104 triliun.
Begitu pula secara individu, tidak semua warga negara mempunyai kemampuan bayar secara
mandiri
24
