Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2021
P. 6
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Jadi ini hanya
proyeklip Service yang hanya manis di retorika atau pemanis bibir tetapi sulit diimplementasikan
di tingkat pelaksanaan. Ujung-ujung-nya vaksin gotong royong hanya akan membebani buruh
dari sisi pembiayaan
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Pasti biaya
vaksingotongro-tongakanmemberatkanpemsa-haan dan pada gilirannya nanti justru akan
menekan kesejahteraan buruh. Apalagi kalau setiap warga negara membayarvak-sin secara
pribadi
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Intinya, KSPI
mengharapkan kepada pemerintah agar pemberian vaksin untuk buruh dan setiap warga negara
digratiskan
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mempermasalahkan
pemberian vaksin yang dilakukan secara berbayar, baik program vaksin gotong royong maupun
vaksin berbayar secara individu yang rencananya dikeluarkan oleh kimia farma. Presiden KSPI,
Said Iqbal menilai, jika rencana tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan terjadi
komersialisasi yang hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu.
VAKSINASI BERBAYAR DIHUJANI PROTES
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mempermasalahkan
pemberian vaksin yang dilakukan secara berbayar, baik program vaksin gotong royong maupun
vaksin berbayar secara individu yang rencananya dikeluarkan oleh kimia farma.
Preseden KSPI, Said lqbal menilai, jika rencana tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan
terjadi komersialisasi yang hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu.
"Setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya
komersialisasi oleh produsen yang memproduksi vaksin dan pemerintah sebagai pembuat
regulasi, terhadap konsumen dalam hal ini rakyat termasuk buruh yang menerima vaksin" kata
Said, Senin, 12 Juli.
Menurut dia, program vaksinasi berbayar yang dikenal dengan nama Vaksin Gotong Royong,
sekalipun biaya vaksinasi dibayar oleh pengusaha, apalagi vaksin berbayar secara individu,
dikhawatirkan akan terjadi komersialisasi vaksin atau transaksi jual beli harga vaksin yang
dikendalikan oleh produsen (pembuat vaksin).
Terkait dengan hal itu, kata lqbal, ada beberapa alasan yang menjadi kekhawatiran KSPI bahwa
vaksin gotong royong atau vaksin berbayar akan menyebabkan komersialisasi.
Pertama, berkaca dari program rapid tes untukmendeteksi ada atau tidaknya seseorang terpapar
virus Covid-19 (baik rapid test sereologi, antigen, dan PCR), mekanisme harga di pasaran
cenderung mengikuti hukum pasar. Awalnya, pemerintah menggratiskan program rapid tes,
tetapi belakangan rapid tes terjadi komersialisasi dengan harga yang memberatkan.
Misalnya, adanya kewajiban rapid tes sebelum naik pesawat dan kereta api, bertemu pejabat,
bahkan ada buruh yang masuk kerja pun diharuskan rapid tes.
5