Page 236 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 236

Klaster ini mulai dibahas di tingkat Panja Baleg, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya
              antara pimpinan DPR, Pimpinan Panja Baleg DPR dan perwakilan dari 30 setikat buruh dalam
              Tim Sinkronisasi pada akhir Agustus lalu.

              Agenda tersebut diawali dengan pemaparan mengenai klaster ketenagakerjaan dari pemerintah
              yang  diwakili  oleh  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemenaker).  Sekretaris  Jenderal  (Sekjen)
              Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan terdapat 10 materi muatan yang akan dibahas terkait
              klaster ketenagakerjaan di RUU Ciptaker.

              "Ada 10 materi yang akan kita bahas terkait RUU Ciptaker substansi ketenagakerjaan atau klaster
              ketenagakerjaan," kata Anwar dalam rapat di Baleg DPR.

              Anwar menguraikan, 10 materi itu yakni bagian umum yang memuat ketentuan dalam sejumlah
              UU yang akan direvisi. Di antaranya, penggunaan tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu
              tertentu, alih daya atau outsourcing, waktu kerja dan waktu istirahat, pengupahan, pemutusan
              hubungan  kerja  (PHK)  dan  kompensasi  PHK,  sanksi,  jaminan  kehilangan  pekerjaan,  serta
              penghargaan lainnya.

              Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
              Tenaga  Kerja  Kemenaker  Haiyani  Rumondang  meyakini  RUU  Omnibus  Law  Ciptaker  akan
              menghadirkan perlindungan lebih bagi para pekerja.

              Menurutnya,  klaster  ketenagakerjaan  dalam  draf  regulasi  ini  telah  disempurnakan  setelah
              pemerintah rapat bersama tim tripartit yang terdiri atas unsur pengusaha dan serikat buruh.

              "Secara garis besar RUU Cipta Kerja yang kami usulkan dalam penyempurnaannya, setelah kami
              cermati menurut keyakinan kami akan memberikan tambahan perlindungan bagi para pekerja,"
              kata Haiyani di kesempatan sama.

              Haiyani menyampaikan, penyempurnaan klaster ketenagakerjaan akan memberikan rasa aman
              bagi investor. Namun begitu, dia menegaskan, perlindungan bagi pekerja tetap diprioritaskan
              pemerintah.

              "Juga kenyamanan kepada pekerja termasuk tujuannya hadirnya investasi, tetapi investasi hadir
              tetap memperhatikan perlindungan pekerja," ujarnya.

              (rzy).





























                                                           235
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241