Page 39 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020

Untuk itu, OPSI menyarankan agar kuota peserta program Kartu Prakerja ditambah. "Karena
jumlah tenaga kerja ter-PHK terus meningkat, maka kuotanya perlu ditambah 4,4 juta orang
sehingga totalnya menjadi 10 juta," ucap Sekretaris Jenderal OPSI Timboel Siregar ketika
dihubungi pada Minggu (27/9).

Apalagi, kata dia, program pemerintah yang lain seperti program bantuan subsidi upah (BSU)
sebesar Rp 2,4 juta untuk 15,7 tenaga kerja belum mencakup keseluruhan tenaga kerja
mencapai 40 juta orang. Jumlah kuota 5,6 juta peserta program Kartu Prakerja juga terlalu kecil
mengingat jumlah pekerja informal saja mencapai 70 juta orang.

Dalam pelaksanaan program ini, Timboel melihat peserta masih menghadapi kesulitan saat
menjalani program tersebut. Adanya 189.436 orang yang dicabut kepesertaannya menu-jukkan
adanya permasalahan birokrasi Kartu Prakerja yang harusnya diselesaikan.

"Sebaiknya, peserta diberikan fleksibilitas, mau mendapat bantuan dulu atau mau mengikuti
pelatihan dulu. Jangan sampai, metode pelatihan ini malah menyandera bantuan sosial yang
diberikan pemerintah," pungkas dia.

Seputar Program Kartu Prakerja

Pengertian:

Program pengembangan kompetensi kerja dan kew-rausahaan yang tftujukan untuk pencari
kerja, pekerjaiburuh yang lerkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau petofjafoitjh yang
irembuMttan peringatan kompetensi, termasuk pelaku usaha rikro dan kecil

Sasaran Program:

Tidak hanya umuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga untuk pekerja'burjh
yang terkena PHK dan peKerjafturuh yang mengutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti
pekerja'burjh yang <fcnjmahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha
nvkro dan kecil Singkatnya, semua warga negara Indonesia yang berusia 16 tahun ke atas dan
tdak sedang mengikut pendidikan formal boleh mendattar Program Kartu Prakerja untuk
sementara waktu diprioritaskan bagi pika-jati-f/i yang drurahtan rraupjn pelaku ussfa rrwo dan
keci yang terdampak pandenv Ccvo-tS

Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada:

1 Pejabat Negara;

2 Pirrpnan dan Anggcia Dewan Perwartilan Rakyat Daerah;

3 Aparatur Sipcl Negara;

4 Prajunt Tentara Nasional Indonesia;
5 Anggota Kepclisan Negara flepublk Indonesia;

6 Kepala Desa dan perangkat desa; dan

7 Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha rr lik negara atau badan usaha
milik oaera*

Su-Mf tfAMO-itetlagad

38