Page 59 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 59
neutral - Said (None) Tidak hanya itu, KSPI bersama 32 konfederasi dan federasi yang lain
sedang mempertimbangkan untuk melakukan mogok nasional sesuai mekanisme konstitusi
Ringkasan
Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Pemerintah dan DPD menyepakati bahwa sanksi pidana
yang sudah ada dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak akan dimasukkan dalam
Daftar Inventarisir Masalah (DIM) di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker)
klaster ketenagakerjaan.
caption---
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ke-10 di
Jakarta, Sabtu (26/9). Pemerintah resmi membuka pendaftaran untuk gelombang ke-10 program
Kartu Prakerja yang dapat diakses di laman prakerja.go.id.
RUU CIPTAKER TAK BAHAS SANKSI PIDANA KETENAGAKERJAAN
Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Pemerintah dan DPD menyepakati bahwa sanksi pidana
yang sudah ada dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak akan dimasukkan dalam
Daftar Inventarisir Masalah (DIM) di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker)
klaster ketenagakerjaan.
caption---
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ke-10 di
Jakarta, Sabtu (26/9). Pemerintah resmi membuka pendaftaran untuk gelombang ke-10 program
Kartu Prakerja yang dapat diakses di laman prakerja.go.id.
"Dalam raker, sanksi pidana terkait dengan UU Ketenagakerjaan tetap seperti di UU eksisting,"
kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas. Minggu (27/9).
Setelah itu anggota Baleg bersama perwakilan pemerintah dan DPD menyatakan setuju
dihapusnya Daftar Inventarisir Masalah (DIM) terkait sanksi pidana dalam klaster
ketenagakerjaan di RUU Ciptaker.
Dalam UU Ketenagakerjaan, sanksi pidana diatur dalam Pasal 183 hingga Pasal 189. Supratman
mengatakan, dalam raker tersebut juga disepakati bahwa semua DIM yang berhubungan dengan
Putusan M K mengenai UU Ketenagakerjaan akan disesuaikan.
Hal itu. menurut dia, karena telah menjadi kesepakatan semua fraksi dan pemerintah bahwa
terkait semua Putusan MK wajib diikuti, bukan hanya terkait klaster ketenagakerjaan
namun semua klaster yang ada dalam RUU Ciptaker.
"Sesuai masukan bahwa sedapat mungkin tidak hanya terkait dengan amar putusan M K namun
juga pertimbangannya. Karena itu saya tawarkan tetap dibahas (DIM yang berhubungan dengan
Putusan MK mengenai UU Ketenagakerjaan)." ujarnya.
Ada sejumlah Putusan MK atas berbagai pasal dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Putusan M K itu, antara lain, tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), upah, pesangon,
hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. dan jaminan sosial.
58
