Page 60 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020

Dia mengatakan, telah disepakati bahwa upah minimum padat karya akan dikeluarkan dari DIM
RUU Ciptaker setelah terjadi keputusan tripatrit dan itu merupakan kabar baik dan harapan bagi
para pekerja.

Menurut dia. setelah mendengar penjelasan pemerintah melalui forum informal bersama Menteri
Tenaga Kerja (Menaker) bahwa upah minimum kabupaten tetap ada, mempertahankan aturan
yang ada dalam UU Ketenagakerjaan dengan persyaratan tertentu.

"Karena ada poin 'persyaratan tertentu' maka akan tetap dibahas dalam RUU Cipta Kerja."
ujarnya.

Dia juga mengatakan telah disepakati bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tetap ada
sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan namun ada penambahan terkait klaster
keimigrasian dalam RUU Ciptaker.

Aturannya menurut dia dibuat bahwa terhadap calon investor dan orang yang akan menjadi
pengurus perusahaan dalam posisinya sebagai komisaris maupun direksi, harus mengikuti aturan
ketentuan yang telah diputuskan dalam UU Keimigrasian.

Hak Konstitusional

Sementara itu. Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker Achmad Baidowi merespons
rencana soal rencana organisasi buruh menggelar aksi besar-besaran dan mogok nasional.
Dirinya mengaku tak persoalkan terkait rencana demonstrasi lantaran hal tersebut merupakan
hak konstitusional warga. "Ya demo itu hak konstitusional warga yang dilindungi UU," kata
Baidowi.

Seperti dikutip Antara, Baidowi mempersilakan para buruh menggelar aksi, namun ia berpesan
agar demo tetap berjalan sesuai dengan perun-dang-undangan yang diatur negara. Dirinya juga
meminta agar masa aksi tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak merusak fasilitas. "Saya
kira biasa saja demo-demo seperti itu. Kita demokrasi yang tidak melarang demo." ujarnya.

Sebelumnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan 32 federasi meminta agar klaster
ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Ciptaker. Jika tidak. Presiden KSPI mengancam akan
kembali menggelar aksi besar-besaran dalam waktu dekat.

"Bilamana dalam beberapa hari ke depan KSPI. KSPSI AGN. dan 32 federasi lain melihat
pembahasan pasal demi pasal tidak mengakomodir kepentingan kaum buruh dan dilakukan
dengan sistem kejar tayang untuk memenuhi tenggat waktu 8 Oktober 2020. maka bisa
dipastikan buruh dan seluruh serikat buruh yang akan menggelar aksi besar-be-saran yang
melibatkan ratusan ribu bahkan tidak menutup kemungkinan jutaan buruh, yang dilakukan
sesuai dengan mekanisme konstitusi," kata Said dalam keterangan tertulisnya. Minggu (27/9).

Aksi tersebut rencananya akan dilakukan secara be-gelombang setiap hari di DPR dan DPRD di
seluruh Indonesia. Dalam aksi besar-besaran tersebut sudah terkonfirmasi, berbagai elemen
masyarakat akan bergabung dengan aksi buruh. Berbagai elemen yang siap untuk melakukan
aksi bersama adalah mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat sipil, masyarakat adat, penggiat
lingkungan hidup, penggiat HAM. dan lain-lain. "Tidak hanya itu, KSPI bersama 32 konfederasi
dan federasi yang lain sedang mempertimbangkan untuk melakukan mogok nasional sesuai
mekanisme konstitusi," ujarnya.

Oleh karena itu. KSPI mendesak DPR untuk segera menghentikan pembahasan klaster
ketenagakerjaan dan tidak mempunyai target waktu atau kejar tayang dalam melakukan
pembahasan RUU Ciptaker. [W-12]

59