Page 91 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 91

Sejumlah buruh melihat Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menggelar rapat pembahasan klaster
              ketenagakerjaan  di  Hotel  Swissbell,  Serpong,  Tangerang  Selatan,  Banten,  pada  Minggu
              (27/9/2020).

              Ketua  Konfederasi  Persatuan  Buruh  Indonesia  (KPBI)  Ilhamsyah  menuturkan,  sebelumnya
              beredar kabar para legislator akan melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja di Hotel Sheraton
              Bandara, Tangerang.

              Namun, ketika buruh mendatangi Hotel Sheraton Bandara, tiba-tiba lokasi pembahasan RUU
              Cipta Kerja dipindah ke Hotel Swissbell, Serpong.

              "Kenapa  tidak  rapat  di  DPR  dan  terkesan  seperti  menghindari  "fraksi  balkon"?  Kalau  alasan
              gedung  tutup,  DPR  kan  bisa  meminta  beroperasi  pada  Minggu.  Ini  alasannya  teknis  bukan
              substansi," ujar Ilhamsyah dalam keterangan tertulis, Minggu.

              Ilhamsyah memandang, pembahasan di luar Gedung DPR memperlihatkan upaya pengesahan
              klaster ketenagakerjaan dilakukan secara tergesa-gesa.

              Padahal, klaster ketenagakerjaan masih bermasalah dan mendapat penolakan mayoritas buruh.

              Ia  menjelaskan,  poin  permasalahan  dalam  klaster  ketenagakerjaan,  misalnya  akan  adanya
              pengurangan  hak-hak  buruh  yang  sudah  diatur  dalam  UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang
              Ketenagakerjaan.

              Isi aturan baru yang tengah disiapkan antara lain, karyawan kontrak dan outsourcing tanpa
              batasan dan upah satuan waktu yang diyakini membuat upah minimum provinsi (UMP) tidak
              efektif.

              Kemudian pengurangan komponen pesangon, penghapusan pidana ketenagakerjaan, jam kerja
              eksploitatif, dan penghilangan hak-hak cuti.

              "Dengan kondisi seperti itu, buruh kehilangan daya tawar karena mudah di-PHK. Buruh susah
              berserikat. Alhasil, kondisi kerja akan semakin buruk dan menindas," kata dia.

              Tak hanya itu, lanjut dia, penurunan upah akan semakin memperpuruk kondisi ekonomi makro
              Indonesia.

              Sebab,  konsumsi  rumah  tangga  yang  menyumbang  lebih  50  persen  komponen  PDB  akan
              semakin terjerembab.

              "Ini justru memperburuh dampak COVID-19 di ekonomi nasional," tegas dia.

              Sebelumnya Baleg DPR dan pemerintah membahas klaster ketenagakerjaan di  Omnibus Law
              RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Jumat malam ini.

              Rapat ini dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dan perwakilan pemerintah yang dihadiri
              Staf  Ahli  Kemenko  Perekonomian  Elen  Setiadi  dan  Sekretaris  Jenderal  Kementerian
              Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi.

              "Seluruh anggota Panja, malam hari ini kita akan mendengar dulu alasan atau urgensi terhadap
              klaster ketenagakerjaan masuk di dalam RUU Cipta Kerja," kata Supratman.

              Supratman  berharap,  klaster  ketenagakerjaan  dapat  memudahkan  iklim  investasi  dan
              memberikan perlindungan yang cukup baik bagi para pekerja dari pemerintah.

              "Kita juga berharap tenaga kerja kita juga akan mendapatkan perlindungan yang cukup baik dari
              negara dan dari kalangan pengusaha," ujar dia.

                                                           90
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96