Page 15 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 15

Judul               Kami Harap Tak Ada PHK Karyawan
                Nama Media          Kontan Tabloid
                Newstrend           BLT BPJS Ketenagakerjaan
                Halaman/URL         Pg20&21
                Jurnalis            *
                Tanggal             2021-08-02 06:24:00
                Ukuran              578x727mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 196.520.000

                News Value          Rp 982.600.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Pemerintah  kembali  memberikan  bantuan  subsidi  upah  (BSU)  bagi  pekerja  yang  terdampak
              pengetatan aturan PPKM level 4. Melalui pemberian insentif upah tersebut, pemerintah berharap
              pelaku  usaha  tidak  perlu  sampai  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  terhadap
              karyawan. Seperti apa syarat dan mekanisme pemberian bantuan tersebut?



              KAMI HARAP TAK ADA PHK KARYAWAN

              Pemerintah  kembali  memberikan  bantuan  subsidi  upah  (BSU)  bagi  pekerja  yang  terdampak
              pengetatan aturan PPKM level 4. Melalui pemberian insentif upah tersebut, pemerintah berharap
              pelaku  usaha  tidak  perlu  sampai  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  terhadap
              karyawan. Seperti apa syarat dan mekanisme pemberian bantuan tersebut?

              Seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang sekarang
              berganti istilah menjadi PPKM level 4 di wilayah Jawa dan Bali, pemerintah lewat Kementerian
              Tenaga Kerja (Kemnaker) menyiapkan subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp
              1 juta kepada pekerja yang upahnya di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

              Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, jika pekerja berada di wilayah PPKM
              yang UMK-nya di atas Rp 3,5 juta per bulan, maka pemberian subsidi menggunakan UMK sebagai
              batas kriteria upah. Harapannya, kebijakan ini mampu meringankan beban masyarakat yang
              terdampak PPKM di masa pandemi ini.

              BLT subsidi gaji ini menjadi pelengkap program kartu pra-kerja yang sudah bergulir sejak tahun
              lalu. Bedanya, kartu pra-kerja menyasar pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK),
              sementara subsidi gaji fokus diberikan bagi karyawan yang terdampak pengetatan aturan PPKM
              level 4 atau sebelumnya berlabel PPKM darurat.

              Lalu,  bagaimana  mekanisme  penyaluran  bantuan  ini  dan  bagaimana  pula  perkembangan
              program  kartu  pra-kerja?  Untuk  mengetahui  lebih  jauh,  Menaker  memaparkannya  kepada
              wartawan Tabloid KONTAN, Ragil Nugroho, Kamis (29/7).



                                                           14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20