Page 198 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

"Berdasarkan ke-putusan pemerintah, bantuan hanya diberikan kepada pekerja di perusahaan
yang beroperasi di daerah dengan tingkat penularan Covid-19 pada status penerapan
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4," kata Gede.

Kepala BP Jamsostek NTB Adventus Edison Souhuwat menambahkan, berdasarkan ketentuan
terbaru, tahun 2021 subsidi upah diberikan kepada 28 provinsi dengan 167 kabupaten atau kota
dengan PPKM level 3 dan 4.

Di Mataram ada 167 badan usaha dan 32.000 pekerja sedang diverifikasi. Tahun lalu, ada 55.000
pekerja mendapat subsidi upah. Dari 32.000 pekerja yang sedang diverifikasi, bisa jadi
jumlahnya bertambah atau berkurang. Apalagi, tidak seluruh sektor yang mendapatkan bantuan.

Menurut Adventus, pekerja di sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup perusahaan di
sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, kelautan, perikanan, termasuk sektor
pendidikan dan kesehatan tidak mendapatkan bantuan. Alasannya, pemerintah sudah
memberikan insentif dari program lain.
Selain itu, pekerja yang tidak mendapatkan bantuan adalah dari sektor pertambangan, pekerja
sektor jasa keuangan dan investasi, dan pekerja sektor energi dan telekomunikasi.

"Selain lima sektor ini tetap diberikan. Pasti perusahaannya ada di daerah yang masuk kategori
level 4 penyebaran Co-vid-19. Di luar Kota Mataram, mohon dimaklumi kalau tidak dapat bantuan
subsidi upah karena ketentuannya sudah diatur negara," kata Adventus.

Gede berharap, perusahaan di NTB mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Tidak hanya untuk melindungi pekerja dari risiko sosial, kecelakaan kerja, dan
ke matian, tetapi juga dalam kondisi seperti merebaknya pandemi Covid-19.

Tidak di rumah
Di Ibu Kota, berbagai bantuan tunai dan nontunai bagi warga terdampak pandemi juga mulai
didistribusikan. Selain itu, demi mengoptimalkan penanggulangan pandemi, Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta meminta warganya yang positif Covid-19 tanpa gejala atau gejala ringan untuk
menjalani isolasi mandiri di fasilitas khusus isolasi. Dengan demikian, warga dapat menjalani
isolasi sesuai protokol kesehatan dan terpantau oleh tenaga kesehatan.

Pemprov DKI mencatat, 26.961 warganya tengah menjalani isolasi mandiri di rumah.
Kebanyakan merupakan orang tanpa gejala. Sementara warga yang menjalani isolasi di rumah
sakit mencapai 13.849 jiwa.

Di sisi lain, LaporCovid-19 mendata 57 warga Ibu Kota meninggal ketika menjalani isolasi mandiri
di rumah. Adapun pemprov mencatat jumlah ke-matian berkali lipat mencapai 1.284 jiwa.

Berkaca dari situasi tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga
sebaiknya menjalani isolasi mandiri di fasilitas khusus isolasi supaya bisa disiplin dalam
melaksanakan protokol kesehatan maupun terpantau oleh tenaga kesehatan guna
meminimalkan risiko kematian.

"Di rumah bukan tidak boleh, tapi pastikan aman. Bisa disiplin jaga jarak, tidak berinteraksi
sampai selesai isolasi, dan terpantau tenaga kesehatan. Jangan lupa komunikasi intensif dengan
puskesmas atau satgas setempat," katanya dalam wawancara daring dengan awak media,
kemarin.
(ZAK/DAN)

197