Page 201 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 201

Seperti diketahui, salah satu syarat penerima BSU adalah pekerja yang memiliki gaji di bawah
              Rp 3,5 juta. Namun, bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi
              atau  kabupaten/kota  lebih  besar  dari  Rp  3,5  juta,  persyaratan  gaji  tersebut  menjadi  paling
              banyak sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dibulatkan ke atas.

              Ihwal pemotongan gaji yang dilampirkan kepada BPJS Ketenagakerjaan itu, kata Ida, sesuai
              dengan  persyaratan  dalam  Permenaker  16/2021  yang  mengatur  tentang  bantuan  subsidi
              gaji/upah  tahun  2021.  Yaitu,  perhitungan  batasan  gaji  didasarkan  pada  gaji  pekerja  yang
              dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek

              hingga Juni 2021. Sebab, cut off data yang digunakan untuk penerima BSU adalah data peserta
              aktif jaminan sosial yang dikelola BPJamsostek sampai 30 Juni 2021.

              Ida  mengakui,  urusan  data  sangat  dinamis.  Pihaknya  memperkirakan  ada  sekitar  8.7  juta
              pekerja/buruh yang akan menerima BSU 2021. Pemerintah menganggarkan dana kurang lebih
              sebesar Rp 8.8 triliun untuk program bantuan sosial tersebut.
              Program BSU 2021 mulai dilaksanakan pada Jumat (30/7). Ditandai dengan penyerahan data
              calon penerima BSU oleh BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut akan diverifikasi ulang oleh tim
              Kemenaker. Terutama terkait nama, nomor rekening aktif, dan NIK.

              Berkaca pada penyaluran BSU tahun lalu, proses itu biasanya memakan waktu kurang lebih 2-3
              hari masa kerja. Bila ada data yang kurang pas, Kemenaker akan mengembalikan data tersebut
              ke BPJS Ketenagakerjaan untuk diperbaiki. Sementara untuk yang lolos, dana segera dicairkan
              melalui bank-bank Himbara. "Mudah-mudahan sangat segera (proses verifikasi data, Red)" ucap
              Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi.

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam kesempatan terpisah
              meminta  pemerintah  memperluas  cakupan  penerima  BSU.  Mengingat,  banyak  pekerja/buruh
              yang meski gajinya tinggi, tapi mengalami potongan cukup besar karena pandemi Covid-19.
              "Selain itu, kota-kota di Jawa- Bali ini upah minimumnya sudah di atas Rp 3,5 juta. Jadi, BSU
              diberikan kepada siapa?" keluhnya. (mia/c9/fal)



































                                                           200
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206