Page 512 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

"Bantuan subsidi gaji atau upah tahun 2021 ini sedikit berbeda dengan BSU tahun 2020 yang
lalu. Besaran bantuan subsidi gaji atau upah tahun ini sebesar Rp 500 ribu per bulan selama dua
bulan yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp 1.000.000 kepada pekerja atau buruh yang
memenuhi persyaratan," kata Ida dalam konferensi pers, Jumat (30/7/2021).

Diketahui, bantuan diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/upah Bagi Pekerja/buruh Dalam
Penanganan Dampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi penerima bantuan, di antaranya
pekerja/buruh warga negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan NIK. Selain itu, terdaftar
sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan
dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan Juni 2021.

Persyaratan lainnya, pekerja mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3500.000
dengan ketentuan pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi
atau kabupaten kota lebih besar dari Rp 3.500.000. "Maka persyaratan gaji atau upah tersebut
menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten kota dibulatkan ke atas.
Sebagai contoh upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312, dibulatkan menjadi
Rp 4.800.000," terang Ida.

Persyaratan selanjutnya adalah bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan
oleh pemerintah. Kemudian, diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi,
transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali pendidikan
dan kesehatan.

Adapun BSU disalurkan secara langsung ke rekening bank penerima bantuan. Ida
mengungkapkan, bank penyalur BSU adalah bank milik negara yang terhimpun dalam Himpunan
Bank Negara (Himbara). Sementara itu, khusus untuk penyaluran BSU di provinsi Aceh
menggunakan bank syariah Indonesia. "Bagi yang belum memiliki rekening, Kemnaker akan
membukana rekening secara kolektif. Ini dimaksudkan agar penyaluran dana bantuan dapat
lebih mudah, efektif, dan efisien," lanjut Ida.

511