Page 516 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 516
Kebijakan tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2020
tentang perubahan atas peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 14 tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja dan Buruh
dalam Penanganan Dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Ida meminta kepada seluruh perusahaan yang belum menyerahkan data rekening pekerjanya
agar segera menyerahkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Begitu pula para pekerja/buruh yang memenuhi syarat, tapi belum menyerahkan data nomor
rekening banknya ke perusahaan agar segera menyerahkan ke perusahaan guna memperlancar
proses pemberian bantuan.
"Dengan demikian kita semua dapat terlindungi, terutama di masa-masa sulit seperti saat ini,"
terang Ida.
Ia berharap, bantuan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi para pekerja/buruh dan
juga perusahaan yang sedang mengalami kesulitan di masa pandemi Covid-19 ini.
Adapun, pekerja/buruh yang akan mendapat bantuan harus memenuhi seluruh persyaratan yaitu
WNI yang dibuktikan dengan NIK dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang
masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai
dengan Juni 2021. Serta memiliki upah Rp3,5 juta/bulan di lokasi yang tengah menerapkan PPKM
3 dan 4.
515
