Page 518 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

PEMERINTAH KEMBALI SALURKAN BANTUAN SUBSIDI UPAH UNTUK PEKERJA

Jakarta, Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja
Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19, Jumat (30/7/2021).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) juga kembali dipercaya
sebagai penyedia data pekerja untuk penyaluran BSU tahun 2021 tersebut.

Penyalurkan bantuan tersebut diumumkan dan disampaikan secara simbolis secara virtual oleh
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Dirut BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo, di Jakarta,
Jumat (30/7/2021).

Ida Fauziyah sambutannya mengatakan, kriteria penerima BSU tahun 2021 tertuang dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2021.

Terdapat penyesuaian pada kriteria penerima BSU tahun 2021 ini, antara lain batas maksimal
upah menjadi Rp 3,5 juta atau jika upah minimum setempat lebih tinggi, maka akan mengacu
pada upah minimum yang berlaku.

Sementara untuk masa kepesertaan aktif BPJamsostek, kata dia, ditentukan hingga bulan Juni
2021.

Penyaluran dana BSU ini diberikan kepada pekerja terdampak yang berada di wilayah
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kategori Level 3 dan 4 di seluruh
Indonesia.

Selanjutnya, kata Ida, untuk rekening bank yang bisa menerima BSU ini hanya diperkenankan
menggunakan Bank Himbara (Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN). Besaran BSU
tahun 2021 mencapai Rp 500.000 selama dua bulan yang diberikan sekaligus atau total nencapai
Rp 1 juta.

Anggoro Eko Cahyo, menyatakan, penggunaan kembali data yang dikelola institusinya untuk
BSU, menunjukkan pentingnya data Jamsostek yang valid. Data kepesertaan BPJamsostek
tersebut merupakan bank data pekerja terbesar di Indonesia.

Untuk itu Anggoro mengingatkan pemberi pekerja untuk tertib kepesertaan Jamsostek dan selalu
menjaga validitas datanya. Para pekerja juga harus selalu memastikan telah mendapat
perlindungan BPJamsostek.

"Dengan menjadi peserta BPJamsostek, pekerja terlindungi dari risiko kerja, dan juga
mendapatkan nilai tambah seperti BSU. Pastikan kepesertaan tertib melalui aplikasi BPJSTKU
dan cek di HRD masing-masing", tegas Anggoro.

Untuk mempermudah penyaluran BSU, pekerja yang belum memiliki rekening Bank Himbara
akan dibukakan rekening secara kolektif, dengan memenuhi beberapa kebutuhan data tertentu.

"Kantor cabang kami akan berkoordinasi dengan HRD perusahaan untuk mengumpulkan secara
kolektif 7 mandatory data untuk syarat pembukaan rekening Bank Himbara, yaitu nomor induk
kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir, alamat pemberi kerja, nama ibu kandung,
nomor telepon selular dan alamat email. Mohon kerja sama pihak perusahaan agar proses ini
dapat berjalan lancar", tambah Anggoro.
Anggoro juga mengungkapkan penyerahan data BSU dilakukan secara bertahap kepada
Kemnaker, sebagai pelaksana teknis BSU. Hal ini untuk memastikan penyaluran bantuan tepat
sasaran sekaligus meminimalisir terjadinya kesalahan distribusi BSU.

517