Page 664 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 664
Judul Menaker Keluarkan Aturan Baru BSU
Nama Media Kedaulatan Rakyat
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis ANT
Tanggal 2021-07-30 14:37:00
Ukuran 208x114mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 17.160.000
News Value Rp 171.600.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeluarkan aturan baru mengenai
pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang mencakup pembaruan syarat penerima subsidi.
Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam
Penanganan Dampak Covid-19 yang ditetapkan pada 28 Juli 2021.
MENAKER KELUARKAN ATURAN BARU BSU
JAKARTA (KR)- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeluarkan aturan baru
mengenai pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang mencakup pembaruan syarat penerima
subsidi.
Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam
Penanganan Dampak Covid-19 yang ditetapkan pada 28 Juli 2021.
Menurut Permenaker 16/2021 yang diunduh dari laman resmi Kemenaker, Kamis (29/7),
penerima BSU tahun 2021 adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK), dan merupakan peserta aktif program jaminan BPJS Ketenagakerjaan
sampai Juni 2021.
Syarat lainnya, memiliki upah paling banyak Rp 3,5 juta perbulan dan bekerja di wilayah
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 yang ditetapkan
Pemerintah. Dalam hal pekerja bekerja di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/ Kota
(UMK) lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan upah menjadi paling banyak sebesar UMK
yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
Apabila wilayah tidak menetapkan UMK, maka persyaratan upah menjadi paling banyak sebesar
Upah Minimum Provinsi (UMP) dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
663
