Page 711 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 711
Judul Lengkap! Daftar Wilayah yang Dapat Jatah Subsidi Gaji Rp 1 Juta
Nama Media detik.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5662723/lengkap-
daftar-wilayah-yang-dapat-jatah-subsidi-gaji-rp-1-juta
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2021-07-30 11:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (N/A) Bekerja di wilayah pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat level 3 (tiga) dan level 4 (empat) yang ditetapkan oleh
pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan aturan resmi tentang pemberian
bantuan subsidi upah/gaji (BSU) Rp 1 juta. Mekanisme penyalurannya tertuang dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021. "Bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat level 3 (tiga) dan level 4 (empat) yang ditetapkan oleh pemerintah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini," demikian dikutip detikcom, Jumat (30/7/2021).
LENGKAP! DAFTAR WILAYAH YANG DAPAT JATAH SUBSIDI GAJI RP 1 JUTA
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan aturan resmi tentang pemberian
bantuan subsidi upah/gaji (BSU) Rp 1 juta. Mekanisme penyalurannya tertuang dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021.
Aturan tersebut juga memuat daftar kabupaten/kota yang mendapatkan subsidi gaji.
Dijelaskannya dalam pasal 3 ayat 2 huruf b, bantuan tersebut diberikan untuk pekerja yang
bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4. Bunyi lengkapnya sebagai berikut:
"Bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 (tiga) dan level 4
(empat) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini," demikian dikutip detikcom,
Jumat (30/7/2021).
710

