Page 725 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

Manfaat pelatihan kerja ini bisa diakses melalui sistem informasi ketenagakerjaan yang
dilaksanakan selama 30 hari sejak tanggal pengajuan manfaat JKP bulan pertama sampai 30 hari
sebelum manfaat berakhir.

"Manfaat pelatihan kerja diberikan satu kali selama masa pemberian manfaat JKP. Manfaat
pelatihan kerja diselenggarakan secara daring dan/atau luring," terang Pasal 17 pada Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan
Kehilangan Pekerjaan, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (29/7).

Nantinya, peserta JKP bisa memilih jenis pelatihan kerja yang akan diikuti melalui sistem
informasi ketenagakerjaan. Setelah itu, peserta tinggal melakukan pendaftaran di lembaga
pelatihan kerja melalui sistem tersebut.

Tak cuma mengatur soal tata cara mendapat manfaat pelatihan kerja, pemerintah juga
memberikan kesempatan untuk lembaga pelatihan kerja untuk bergabung dalam program JKP.
Lembaga pelatihan kerja yang bisa bergabung boleh yang merupakan milik pemerintah, swasta,
atau perusahaan.

Syaratnya, pertama, memiliki program pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional,
internasional, atau khusus.
Kedua, terdaftar dan terverifikasi di sistem informasi ketenagakerjaan. Ketiga, terakreditasi dari
lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi.
Keempat, mendapat persetujuan Menteri Ketenagakerjaan.

Kelima, lembaga pelatihan kerja yang memberikan pelatihan secara daring harus memiliki sistem
evaluasi pembelajaran dan mekanisme pemantauan kemajuan pelaksanaan pelatihan kerja dan
menyelenggarakan pelatihan kerja yang bersifat interaktif.

Sementara dari sisi tata cara kerja sama, lembaga pelatihan kerja harus menyampaikan
permohonan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk bisa menjadi mitra penyelenggara program
JKP. Lalu, menteri akan menyeleksi dan verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Lembaga pelatihan kerja yang telah dinyatakan lulus seleksi dan verifikasi mendapatkan
persetujuan dari Menteri sebagai mitra penyelenggara program JKP," tulis Pasal 21.

Setelah itu, lembaga pelatihan kerja yang sudah disetujui harus menyelenggarakan pelatihan
kerja kepada peserta, memberikan sertifikat pelatihan kepada peserta yang sudah
menyelesaikan pelatihan, dan melaporkan hasil pelatihan kepada Menteri Ketenagakerjaan
melalui sistem informasi ketenagakerjaan secara berkala.

"Penerima manfaat yang telah menyelesaikan pelatihan kerja dapat mengikuti sertifikasi
kompetensi kerja," ungkap Pasal 26.

724