Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021

Dari data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, hingga hari ini ada 19 laporan
perusahaan yang dilaporkam belum menunaikan kewajibanya membayar THR.
Padahal, batas waktu pembayaran THR yang dianjurkan pemerintah yakni 7 hari sebelum lebaran
Idul Fitri telah lewat.

"Memang di masing-masing posko terdapat pengaduan atau laporan adanya terkait THR yang
belum dibayarkan, kemudian penundaan pembayaran THR," kata Kepala Bidang Pengawasan
dan Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jambi, Dedy Ardiansyah, Senin (10/5/2021).

Dijelaskan Dedi, 19 laporan yang masuk tersebut berasal dari UPTD Wilayah I lima laporan,
kemudian di Disnakertrans Kota Jambi delapan laporan, UPTD II satu laporan, kemudian di
Disnaker Tebo dua laporan.

Untuk penyelesaian masalah THR ini, kata Dedy, sebagaimana surat edaran Menteri Tenaga
Kerja akan dilakukan tindak lanjut baik oleh pengawas mediator yang ada dinas tenaga kerja.
Yaitu melakukan panggulan kedua belah pihak yakni karyawan dan perusahaan untuk
bernegosiasi.

"Dilakukan dulu negosiasi yang untuk penundaan. Tapi yang sebagian yang diproses ada yang
langsung bayar, mengikuti peraturan yang berlaku," sebut Dedy.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, aturan pemberian THR tahun tidak bisa dicicil oleh
perusahaan. Namun pemerintah memberikan kelonggaran penundaan pembayaran hingga H
min 1 lebaran Idul Fitri.

"Namun beberapa hal kita harus lebih fleksibel terkait hal ini, ada beberapa sektor yang tentu
sangat mengalami dampak dari pandemi covid-19 seperti rumah sakit. Harus ada kebijakan-
kebijkan yang dikeluarkan, memang kondisi keuangan mereka tidak stabil, tidak mungkin
penundaan pembayaran THR sampi H min 1, ini akan jadi pembahasan kita," ungkapnya.

Untuk perusahaan di bidang lain, yang ternyata tidak membayarkan THR pada batas yang telah
ditentukan, maka pihak Disnakertrans akan turun mengecek kondisi perusahaan tersebut.

126