Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 130
Judul Jelang Idul Fitri, Kemnaker Terima 1.860 Laporan Terkait THR
Nama Media suara.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://riau.suara.com/read/2021/05/10/165758/jelang-idul-fitri-
kemnaker-terima-1860-laporan-terkait-thr
Jurnalis Eko Faizin
Tanggal 2021-05-10 16:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 1.860 laporan terkait pembayaran
tunjangan hari raya ( THR ) Idul Fitri yang masuk ke Posko THR 2021 dalam rentang waktu 20
April 2021 sampai dengan 7 Mei 2021. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyatakan
pihaknya sedang memverifikasi kelengkapan pengaduan untuk kemudian dikoordinasikan
dengan daerah.
JELANG IDUL FITRI, KEMNAKER TERIMA 1.860 LAPORAN TERKAIT THR
SuaraRiau.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 1.860 laporan terkait
pembayaran tunjangan hari raya ( THR ) Idul Fitri yang masuk ke Posko THR 2021 dalam rentang
waktu 20 April 2021 sampai dengan 7 Mei 2021.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyatakan pihaknya sedang memverifikasi
kelengkapan pengaduan untuk kemudian dikoordinasikan dengan daerah.
"Saat ini kita masih terus memilah dan menyortir kelengkapan setiap data pengaduan yang
masuk untuk mempercepat penyelesaian kasusnya. Kita juga terus berkoordinasi dengan dinas-
dinas tenaga kerja di daerah untuk menyelesaikan pengaduan pembayaran THR," ujar Anwar
Sanusi dikutip dari Antara, Senin (10/5/2021).
1.860 laporan yang masuk itu terdiri dari bentuk 684 konsultasi THR dan 1.176 pengaduan terkait
pembayaran THR.
Dipaparkan Anwar, laporan yang masuk ke Posko THR Kemnaker berasal dari berbagai sektor
seperti ritel, perbankan, dan konstruksi dengan permasalahan yang diadukan seperti THR tidak
dibayar sama sekali, dibayar sebagian, disalurkan bertahap dan dibayar bukan dalam bentuk
uang.
Sementara itu, terkait berbagai permasalahan THR itu, Anwar mendorong para pekerja yang
memiliki isu dengan pembayaran THR untuk segera melaporkan ke Posko THR baik yang
dibentuk di pusat oleh Kemnaker maupun posko yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
129
