Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 129
dinas tenaga kerja di daerah untuk menyelesaikan pengaduan pembayaran THR," ujar Anwar
Sanusi dikutip dari Antara, Senin (10/5/2021).
1.860 laporan yang masuk itu terdiri dari bentuk 684 konsultasi THR dan 1.176 pengaduan terkait
pembayaran THR.
Dipaparkan Anwar, laporan yang masuk ke Posko THR Kemnaker berasal dari berbagai sektor
seperti ritel, perbankan, dan konstruksi dengan permasalahan yang diadukan seperti THR tidak
dibayar sama sekali, dibayar sebagian, disalurkan bertahap dan dibayar bukan dalam bentuk
uang.
Sementara itu, terkait berbagai permasalahan THR itu, Anwar mendorong para pekerja yang
memiliki isu dengan pembayaran THR untuk segera melaporkan ke Posko THR baik yang
dibentuk di pusat oleh Kemnaker maupun posko yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
Anwar menegaskan bahwa THR keagamaan merupakan pendapatan bukan upah yang wajib
dibayarkan perusahaan.
"Para pekerja yang merasa tidak mendapatkan THR sesuai dengan ketentuan dapat segera
melaporkan permasalahannya ke posko terdekat. Setiap permasalahan pasti kita tindaklanjuti
dan mencari solusi yang terbaik bagi pekerja maupun pengusaha," kata dia.
Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran yang mewajibkan pembayaran
THR secara penuh dengan paling lambat disalurkan H-7 sebelum Lebaran.
Bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 harus melakukan dialog dengan pekerja
berdasarkan laporan keuangan yang transparan untuk mencapai kesepakatan.
Dispensasi pembayaran bagi perusahaan terdampak pandemi sendiri adalah sehari sebelum Idul
Fitri. (Antara).
128
