Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021

Judul Disnaker Jateng Terima 92 Aduan Terkait Pembayaran THR
Nama Media semarang.bisnis.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://semarang.bisnis.com/read/20210510/536/1392614/disnaker-
jateng-terima-92-aduan-terkait-pembayaran-thr
Jurnalis M Faisal Nur Ikhsan
Tanggal 2021-05-10 15:53:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Posko Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang didirikan Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah menerima sekitar 92 aduan terkait THR
Idulfitri. Berdasarkan data per 10 Mei 2021, aduan yang diterima sebagian besar berasal dari
laporan adanya perusahaan yang membayar THR dengan cara dicicil.

DISNAKER JATENG TERIMA 92 ADUAN TERKAIT PEMBAYARAN THR

, SEMARANG - Posko Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang didirikan Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah menerima sekitar 92
aduan terkait THR Idulfitri.

Berdasarkan data per 10 Mei 2021, aduan yang diterima sebagian besar berasal dari laporan
adanya perusahaan yang membayar THR dengan cara dicicil.
"Didominasi [dari] sektor garmen dan tekstil. Mayoritas terjadi di wilayah Satwasker Semarang
dan Satwasker Surakarta," jelas Mumpuniati, Kepala Bidang Pengawasan Disnakertrans Provinsi
Jawa Tengah, Senin (10/5/2021).

Kepada Bisnis, Mumpuniati mengungkapkan bahwa aduan yang diterima Posko Pembayaran THR
berasal dari berbagai kalangan. Tak hanya mereka yang datang langsung ke posko, sebagian
aduan juga disampaikan melalui pesan WhatsApp, LaporGub, juga sambungan telepon.

Nantinya, perusahaan yang diadukan tersebut akan diperiksa oleh Disnakertrans. Tak hanya itu,
sejumlah sanksi dan denda juga telah disiapkan bagi perusahaan yang terbukti melanggar aturan
mengenai pembayaran THR.

"Pada prinsipnya perusahaan yg tidak mematuhi aturan tentang THR Permenaker No.6/2016 dan
SE Menaker No.6/2021 akan dikenakan sanksi bisa berupa denda atau sanksi administrasi mulai
dari teguran tertulis, penghentian sementara sampai dengan pembekuan usaha," jelasnya.

Pemantauan juga bakal dilakukan bagi perusahaan yang telah membuat kesepakatan dengan
pekerjanya. "Untuk perusahaan yang sudah membuat kesepakatan dengan pekerja dan sudah
145