Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021

"Para pekerja yang merasa tidak mendapatkan THR sesuai dengan ketentuan dapat segera
melaporkan permasalahannya ke posko terdekat. Setiap permasalahan pasti kita tindaklajuti dan
mencari solusi yang terbaik bagi pekerja maupun pengusaha," kata Anwar, dikutip keterangan
tertulis, Senin, 10 Mei 2021.

Pemerintah telah mendirikan posko-posko THR di tingkat pusat dan tingkat daerah yang tersebar
34 provinsi dan kabupaten/kota. Posko didirikan untuk memberikan pelayanan informasi,
konsultasi, dan pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR.

"Keberadaan posko THR keagamaan ini merupakan bentuk fasilitas pemerintah agar hak pekerja
atau buruh untuk mendapatkan THR keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan
yang ada," kata Anwar.

Berdasarkan laporan Posko THR Keagamaan 2021 Kemenaker, tercatat ada 1.860 laporan yang
masuk di Posko THR selama kurun waktu 20 April hingga 7 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri
dari 684 konsultasi THR dan 1.176 pengaduan THR.
"Saat ini kita masih terus memilah dan menyortir kelengkapan setiap data pengaduan yang
masuk untuk mempercepat penyelesaian kasusnya. Kami juga terus berkoordinasi dengan dinas-
dinas tenaga kerja di daerah untuk menyelesaikan pengaduan pembayaran THR," ujar Anwar.

Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021, di antaranya
adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, dan
industri makanan dan minuman.

Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi covid-19.

(ROS).

190