Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021

memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan atas pelaksanaan pembayaran
THR.
Saat ini, sambungnya, Kemenaker tengah menyortir kelengkapan setiap data pengaduan yang
masuk untuk mempercepat penyelesaian kasusnya. Kemenaker akan terus berkoordinasi dengan
dinas-dinas tenaga kerja di daerah untuk menyelesaikan pengaduan pembayaran THR tersebut.

Dia menyebut ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021,
di antaranya ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan,
serta makanan dan minuman.

Beberapa permasalahan yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar
sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam
bentuk uang, serta perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19.

Anwar kemudian menegaskan THR merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan
pengusaha kepada pekerja paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Para pekerja yang
memiliki permasalahan terkait pembayaran THR dapat segera melaporkan dan mengadukan ke
posko-posko THR terdekat yang dibentuk pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.

"Setiap permasalahan pasti kita tindaklanjuti dan mencari solusi yang terbaik bagi pekerja
maupun pengusaha," ujarnya.

Dia menambahkan terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan.
Denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
pembayaran.

Sementara pada pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan, akan ada
pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha. (kaw).

192