Page 228 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 228
Sebelumnya, Pemerintah juga telah mewajibkan kepada perusahaan agar membayarkan THR
kepada para pekerjanya.
Terbaru, Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) telah menerima 1.860
laporan terkait pembayaran THR yang masuk ke posko THR 2021 dalam rentang waktu 20 April
2021 sampai dengan 7 Mei 2021.
"Saat ini kita masih terus memilah dan menyortir kelengkapan setiap data pengaduan yang
masuk untuk mempercepat penyelesaian kasusnya," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar
Sanusi seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA.
"Kita juga terus berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja di daerah untuk menyelesaikan
pengaduan pembayaran THR," ujarnya.
Dari 1.860 laporan tersebut, 684 diantaranya dalam bentuk konsultasi dan 1.176 sisanya dalam
bentuk pengaduan terkait pembayaran THR.
Laporan yang masuk ke Posko THR Kemnaker berasal dari berbagai sektor seperti ritel,
perbankan dan konstruksi dengan permasalahan yang diadukan seperti THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, disalurkan bertahap dan dibayar bukan dalam bentuk uang.
Terkait permasalahan tersebut, Anwar mendorong para pekerja yang memiliki isu dengan
pembayaran THR untuk segera melaporkan ke posko baik yang dibentuk oleh Kemnaker maupun
pemerintah daerah (Pemda).
Dirinya menegaskan bahwa THR keagamaan merupakan pendapatan bukan upah yang wajib
dibayarkan perusahaan.
"Para pekerja yang merasa tidak mendapatkan THR sesuai dengan ketentuan dapat segera
melaporkan permasalahannya ke posko terdekat," ucapnya.
"Setiap permasalahan pasti kita tindaklanjuti dan mencari solusi yang terbaik bagi pekerja
maupun pengusaha," tuturnya.***.
227
