Page 304 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 304

Judul               Menaker Bakal Sanksi Pengusaha yang Langgar Bayar THR
                Nama Media          Koran Kaltara
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         Pg7
                Jurnalis            cnn
                Tanggal             2021-05-10 09:02:00
                Ukuran              339x183mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 15.255.000

                News Value          Rp 45.765.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebelumnya kami konsentrasi pada layanan
              informasi  dan  konsultasi  terkait  THR,  maka  sekarang  kami  perkuat  aspek  pengawasan  dan
              penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami menindaklanjuti pengaduan dalam Posko
              THR  secara  periodik,  kemudian  langsung  berkoordinasi  dengan  dinas-dinas  ketenagakerjaan
              untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR



              Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengancam memberikan sanksi kepada pengusaha yang
              melanggar aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran. Dalam menegakkan aturan,
              Ida menyebut Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat aspek pengawasan dan penegakan
              hukum guna memastikan THR dibayarkan kepada pekerja sesuai ketentuan.



              MENAKER BAKAL SANKSI PENGUSAHA YANG LANGGAR BAYAR THR
              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengancam memberikan sanksi kepada pengusaha yang
              melanggar aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran.

              Dalam  menegakkan  aturan,  Ida  menyebut  Kementerian  Ketenagakerjaan  memperkuat  aspek
              pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan THR dibayarkan kepada pekerja sesuai
              ketentuan.

              "Sebelumnya  kami  konsentrasi  pada  layanan  informasi  dan  konsultasi  terkait  THR,  maka
              sekarang kami perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan
              THR," kata Ida lewat rilis pada Jumat (7/5).

              la meminta gubernur, wali kota, dan bupati untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan
              setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang dibentuk.


                                                           303
   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309