Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021
P. 114
Judul RPP UU Cipta Kerja: Perusahaan Bisa PHK Pegawai Tanpa Pesangon
Penuh, Jika.
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1428589/rpp-uu-cipta-kerja-perusahaan-
bisa-phk-pegawai-tanpa-pesangon-penuh-jika
Jurnalis Caesar Akbar
Tanggal 2021-02-01 13:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah tengah merampungkan sejumlah aturan turunan dari Undang-undang atau UU Cipta
Kerja. Salah satunya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja yang dirilis 29
Januari 2021 di portal resmi UU Cipta Kerja. Di dalam beleid tersebut, termaktub ketentuan yang
memungkinkan perusahaan tidak membayar penuh uang pesangon kepada pegawai yang
terkena pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 41 Ayat 2, uang pesangon bisa dibayar
separuh dari ketentuan apabila terjadi pengambil alihan perusahaan yang mengakibatkan
terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan
kerja.
RPP UU CIPTA KERJA: PERUSAHAAN BISA PHK PEGAWAI TANPA PESANGON
PENUH, JIKA.
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah merampungkan sejumlah aturan turunan dari Undang-
undang atau UU Cipta Kerja . Salah satunya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan
Kerja yang dirilis 29 Januari 2021 di portal resmi UU Cipta Kerja, uu-ciptakerja.go.id.
Di dalam beleid tersebut, termaktub ketentuan yang memungkinkan perusahaan tidak
membayar penuh uang pesangon kepada pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Berdasarkan Pasal 41 Ayat 2, uang pesangon bisa dibayar separuh dari ketentuan apabila terjadi
pengambil alihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan
pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja.
"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pekerja/Buruh berhak atas: a.
Uang Pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 39 ayat (2); b. Uang Penghargaan Masa Kerja
sebesar satu kali ketentuan Pasal 39 ayat (3); dan c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan
Pasal 39 ayat (4)," termaktub dalam beleid tersebut.
113
