Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021
P. 137

menyampaikan aspirasi, yaitu melalui Portal dan Posko UU Cipta Kerja, Tim Serap Aspirasi, Acara
              Serap Aspirasi, serta melalui Surat Resmi ke Kemenko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga
              terkait.



              PP UU CIPTA KERJA SEGERA RAMPUNG, AIRLANGGA KLAIM TELAH SERAP
              SELURUH ASPIRASI

              Pemerintah segera menyelesaikan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja. Menko Perekonomian
              Airlangga Hartarto mengklaim hingga saat ini pemerintah sudah menyerap seluruh aspirasi. Mulai
              dari masyarakat serta pelaku usaha melalui tim serapan aspirasi yang terdapat di portal UU Cipta
              Kerja yang telah disediakan.

              "Pemerintah  sejak  awal  telah  membuka  dan  menyediakan  4  (empat)  kanal  utama  bagi
              masyarakat luas untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi, yaitu melalui Portal
              dan Posko UU Cipta Kerja, Tim Serap Aspirasi (TSA), Acara Serap Aspirasi, serta melalui Surat
              Resmi ke Kemenko Perekonomian dan Kementerian/Lembaga terkait," kata Airlangga dikutip dari
              laman ekon.go.id, Senin (1/2).

              Tidak  hanya  itu,  Airlangga  menjelaskan  pemerintah  telah  melibatkan  akademisi  dan  praktisi
              hukum, yang dikoordinasikan oleh Prof Romli Atmasasmita agar mendapatkan masukan yang
              cukup terkait Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja. Dia juga mengklaim semua aspirasi tersebut
              sudah ditindaklanjuti.

              "Semua aspirasi dan masukan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian dan Lembaga (K/L)
              yang  bertanggung  jawab  di  sektor  teknis,  bersama  dengan  Tim  Teknis  di  Kemenko
              Perekonomian, serta dari Kemen Kumham, Setneg, dan Setkab dalam proses harmonisasinya,"
              ungkap Airlangga.

              Selain melibatkan pakar hukum, Airlangga menuturkan pemerintah juga melibatkan sejumlah
              ahli  dan  pakar  di  bidangnya,  serta  tokoh-tokoh  nasional.  Hal  tersebut agar  dapat  menyerap
              aspirasi masyarakat yang terkait dengan berbagai isu dalam peraturan pelaksanaan UU Cipta
              Kerja.

              Airlangga merinci tokoh yang dilibatkan dalam peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja antara lain,
              Franky Sibarani, Hendardi, Ari Kuncoro, Satya Arinanto, Hikmahanto, Romly Atmasasmita, Bomer
              Pasaribu,  Mukhaer  Pakkanna,  Nur  Hasan  Ismail,  Haryo  Winarso,  Muhammad  Yamin,  Budi
              Mulyanto, Made Suwandi, Asep Warlan Yusuf, dan San Afri Awang.

              Juga  Agus  Muharam,  Robikin  Emhas,  Andi  Najmi,  Khalid  Zabidi,  Airin  Rachmy  Diani  (Ketua
              APEKSI), Azwar Anas (Ketua APKASI), Eka Sastra, M. Pradana Indraputra, Dani Setiawan, Najih
              Prastiyo, Emrus Sihombing, Dyah Ayu Paramita serta melibatkan banyak tokoh nasional lainnya
              dalam pembahasan, yang tergabung ke dalam Tim Serap Aspirasi (TSA).
              Selanjutnya Sementara itu Airlangga menuturkan untuk mendorong penguatan implementasi UU
              Cipta  Kerja,  maka  pemerintah  menambahkan  2  peraturan  pelaksanaan  yaitu  1  RPP  tentang
              Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat;  dan  1  RPerpres  tentang
              Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
              Sedangkan 2 RPP terkait LPI kata dia sudah selesai dan telah diundangkan, yakni (1) PP Nomor
              73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi; dan (2) PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang
              Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.





                                                           136
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142