Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 136
Judul KSPI: THR untuk Outsourcing PLN Tak Sesuai Aturan
Nama Media kompas.com
Newstrend Aksi Mogok Pegawai PLN
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/06/10/141115826/kspi-thr-
untuk-outsourcing-pln-tak-sesuai-aturan
Jurnalis Kiki Safitri
Tanggal 2021-06-10 14:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti dugaan pelanggaran
pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2021 yang dilakukan oleh salah satu Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), PT PLN (Persero) kepada pekerja outsourcing. "Bagaimana mungkin
perusahaan negara yang penyertaan modalnya di suntik dari uang rakyat tetapi para pekerja
(outsourcing) yang bekerja di BUMN tersebut, kesejahteraannya upahnya, THR-nya tidak sesuai
dengan aturan yang berlaku," kata Said secara virtual, Rabu (10/6/2021).
KSPI: THR UNTUK OUTSOURCING PLN TAK SESUAI ATURAN
JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti dugaan
pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2021 yang dilakukan oleh salah satu
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PLN (Persero) kepada pekerja outsourcing.
"Bagaimana mungkin perusahaan negara yang penyertaan modalnya di suntik dari uang rakyat
tetapi para pekerja (outsourcing) yang bekerja di BUMN tersebut, kesejahteraannya upahnya,
THR-nya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Said secara virtual, Rabu (10/6/2021).
Said menyebutkan, hal itu bermula dari peraturan direksi yang muncul secara tiba-tida menjelang
Lebaran tahun 2021. Aturan tersebut merubah merubah tunjangan kinerja dan tunjangan delta
sebagai tunjangan tidak tetap.
Menurut dia, apa yang dilakukan PLN terkait dengan pembayaran THR, tidak sesuai dengan
aturan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan mengenai pembayaran THR Keagamaan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
"Kalau diberitahu dari lama, kita mungkin bisa berunding. Tapi ini tiba-tiba, menjelang Lebaran
peraturan direksi dikeluarkan, yaitu merubah tunjangan kinerja dan tunjangan yang tadinya
diperhitungkan sebagai pemberian THR besama gaji pokok, lalu diperhitungkan menjadi tidak
tetap, sehingga tidak dibayarkan pada THR 2021," ungkap Said.
135
