Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 137
Tindakan sepihak ini menurut Said merugikan pekerja outsourcing di seluruh Indonesia. Ia
menilai, direksi tidak berhak mengeluarkan peraturan tersebut, lantara pekerja outsourcing
merupakan pekerja dari vendor.
Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email Said menyayangkan tindakan PLN yang kurang memanusiakan pekerja
outsourcing.
Padahal para pekerja outsourcing tersebut melakukan pekerjaan into ( core business )
perusahaan.
"Ini seperti perbudakan modern, anehnya kesejahteraan tidak diatur vendor atau agen
outsourcing, tapi malah malah diatur direksi. Ngapain direksi mengeluarkan peraturan (untuk
outsourcing)? Kan bukan karyawannya," ungkap Said.
Said menjelaskan, ada banyak buruh outsourcing yang meninggal disengat listrik, sayangnya
keluarga dan ahli waris tidak mendapatkan kompensasi apapun dari PLN. Hal ini tentunya perlu
menjadi perhatian pemerintah untuk mensejahterakan buruh outsourcing, utamanya sebagai
garda depan dalam menyediakan, dan melayanai masyarakat.
"Banyak petugas outsourcing PLN yang meninggal disengat listrik di pelosok negeri. Buruh
outsourcing PLN adalah garda depan dalam menyediakan, melakukan maintainance untuk
rakyat. Tetapi THR-nya dibayar sekedarnya ada yang Rp 1 juta, Rp 2 juta. Walau dikatakan
Menteri, BUMN rugi Rp 500 triliun, tetapi bonus akhir tahunnya ratusan juta," tegs dia.
.Menanggapi hal itu, Vice President Public Relations PT PLN (Persero) Arsyadani Ghana
Akmalaputri mengungkapkan, pembayaran THR pekerja outsourcing merupakan ranah
hubungan industrial antara pekerja outsourcing dengan perusahaan pekerja atau vendor.
“Terkait permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah
hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN
(Persero),” kata Arsyadani kepada Kompas.com, Kamis (10/6/2021). Arsyadani memastikan,
pihaknya telah memenuhi segala kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di
136
