Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 34
Selain itu, hal tersebut sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pelaksanaan Undang Undang Nomor
40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Lingkup Pemerintahan Kabupaten
Pamekasan.
Ditegaskannya, terkait pelaksanaan perlindungan untuk tenaga Non ASN ini merupakan
tanggung jawab dan kewajiban kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai regulasi
tersebut.
Dalam sosialisasi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Madura Pamekasan, DB Indra Fitriawan,
mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK adalah badan hukum publik yang
mendapat amanat undang-undang untuk menyelenggarakan Program JKK, JKM, Jaminan Hari
Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Dengan mengikuti dua program utama, JKK dan JKM, yang iurannya hanya Rp 16.800,- per
bulan, manfaat yang didapat peserta di antaranya, jika peserta mengalami musibah kecelakaan
kerja seluruh biaya pengobatan dan perawatan medis sampai sembuh ditanggung sepenuhnya
oleh BPJAMSOSTEK," terang Indra Fitriawan.
"Jika kecelakaan kerja itu mengakibatkan meninggal dunia, santunan untuk ahli warisnya 48 x
upah atau minimal Rp 48 juta. Dan jika meninggal dunia biasa, santunan untuk ahli warisnya Rp
42 juta," lanjut dia.
Tidak hanya itu, jika peserta meninggal dunia, dua ahli waris atau anak peserta bisa
mendapatkan beasiswa dari TK sampai Perguruan Tinggi yang totalnya akan mencapai Rp 174
juta.
Dia berharap dengan manfaat yang cukup besar ini seluruh tenaga honorer di semua Puskesmas
se-Kabupaten Pamekasan segera terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
[geh].
33
