Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 64
Judul Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumenep Daftarkan Tenaga Non
ASN ke BPJAMSOSTEK
Nama Media harianbhirawa.co.id
Newstrend Program BPJamsostek
Halaman/URL https://www.harianbhirawa.co.id/dinas-perpustakaan-dan-kearsipan-
sumenep-daftarkan-tenaga-non-asn-ke-bpjamsostek/
Jurnalis Danu Bhirawa
Tanggal 2021-06-10 18:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep secara resmi telah mendaftarkan tenaga
kerja Non ASN di lingkungan dinasnya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Cabang Sumenep, Rabu (9/6/2021). Pendaftaran 30 tenaga kerja Non ASN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumenep ini ditandai dengan penyerahan tanda bukti
kepesertaan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumenep, Ihsan, kepada Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep, Achmad Masuni, di ruang kerjanya.
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SUMENEP DAFTARKAN TENAGA NON ASN
KE BPJAMSOSTEK
Madura, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep secara resmi telah
mendaftarkan tenaga kerja Non ASN di lingkungan dinasnya ke Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Sumenep, Rabu (9/6/2021).
Pendaftaran 30 tenaga kerja Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumenep ini ditandai
dengan penyerahan tanda bukti kepesertaan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumenep,
Ihsan, kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep, Achmad Masuni,
di ruang kerjanya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Madura, Vinca Meitasari, mengatakan, perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi tenaga kerja Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumenep ini
sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
"Selain itu juga sesuai Instruksi Bupati Sumenep Nomor 1 tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Lingkup
Pemerintahan Kabupaten Sumenep," katanya.
Vinca mengatakan, pelaksanaan perlindungan untuk tenaga Non ASN ini merupakan tanggung
jawab dan kewajiban Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai regulasi tersebut.
63
