Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021

Keempat, ada instruksi yang diberikan direksi PLN di luar kontrak yang diteken perusahaan
dengan vendor. Artinya, PLN memberikan pekerjaan di luar kontrak dengan vendor.
"Jahanam sekali ini PLN," katanya.

Kelima, pembayaran tunjangan hari raya (THR) tak sesuai aturan yang berlaku dalam 10-15
tahun terakhir. Selain itu, Said mengklaim pembayaran THR oleh PLN juga tak sesuai dengan
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"THR yang diterima oleh seluruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia tidak sesuai aturan, baik
PP 78 Tahun 2015, SE Menteri Ketenagakerjaan, maupun aturan yang selama ini berlaku hampir
10 tahun-15 tahun terakhir," kata Said.

Untuk itu, Said mengatakan buruh outsourcing PLN mengancam mogok nasional dalam waktu
dekat. Sebelum mogok, buruh outsourcing akan melakukan aksi nasional terlebih dahulu di
kantor pusat PLN.

Jika aksi nasional ini tak memberikan jalan keluar yang diharapkan pekerja outsourcing PLN,
maka baru dilakukan mogok nasional. Aksi nasional rencananya akan dilakukan pertengahan
bulan ini.

Dalam aksi tersebut, ada beberapa tuntutan untuk PLN.
Pertama, pecat direksi dan komisaris PLN.

Kedua, cabut peraturan direksi (perdir) PLN terkait pembayaran THR 2021. Said meminta PLN
kembali memasukkan kembali tunjangan kinerja dan tunjangan delta sebagai komponen THR
2021.

Ketiga, kembalikan kesepakatan antara Kementerian BMN saat dinahkodai Dahlan Iskan dengan
DPR terkait pekerja outsourcing yang bisa diangkat menjadi karyawan tetap setelah bekerja lebih
dari lima tahun.

Keempat, buat perjanjian kerja bersama antara pekerja outsourcing dengan PLN terkait status
karyawan. Kelima, meminta DPR memanggil direksi PLN untuk membayar THR karyawan
outsourcing sesuai ketentuan.

Vice President Hubungan Masyarakat PLN Arsyadany G Akmalaputri mengatakan pihaknya
mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Hal
ini termasuk urusan THR kepada pegawai outsourcing.

"Dalam hal pembayaran THR, PLN memastikan telah memenuhi segala kewajiban yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan," ungkap Arsyadany dalam keterangan resmi, Kamis (10/6).

Menurutnya, permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor merupakan ranah hubungan
industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja. Artinya, hal ini bukan menjadi
urusan PLN.

69