Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020

"KSPI menyesalkan dan mengutuk keras sikap Panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang
terkesan melakukan rapat diam-diam dan dadakan, yang melanggar undang undang
keterbukaan informasi yang menjadi hak publik" kata Presiden KSPI Said Iqbal lewat keterangan
tertulisnya, Senin (3/8/2020).

1. Aksi unjuk rasa ini akan berlangsung hingga 14 Agustus Aksi unjuk rasa KSPI menolak
pembahasan Omnibus Law RUU CIptaker di depan Gedung DPR, Senin (3/8/2020) (Dok. IDN
Times/KSPI) Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, aksi serupa juga akan dilakukan secara
bergelombang di berbagai provinsi, dan puncaknya adalah tanggal 14 Agustus 2020 bersamaan
dengan Sidang Paripurna DPR RI yang akan diikuti puluhan ribu buruh.

Aksi ini dilakukan lantaran pembahasan Omnibus Law tetap dilakukan meski DPR sedang reses.

"Mereka, patut diduga, seperti sedang mengejar setoran dan ketakutan menghadapi rakyat dan
kaum buruh yang sudah banyak menyampaikan penolakan," ujar Iqbal.

"Kami bertanya-tanya. Ada kepentingan apa, sehingga para anggota Panja Baleg Omnibus Law
tersebut ngebut membahas RUU yang banyak ditolak berbagai pihak ini? Padahal Omnibus Law
menyangkut kepentingan rakyat dan akan berdampak 30 hingga 40 tahun ke depan bagi Bangsa
Indonesia, tetapi justru pembahasannya dilakukan dengan terburu-buru dan diam-diam,"
sambungnya.

Lanjutkan membaca artikel di bawah Editor's picks Pengakuan Korban Fetish Kain Jarik,
Awalnya Kasihan Malah Dilecehkan Heboh Rambut Pasha 'Ungu', Kemendagri: Gak Ada
Aturannya, Gak Masalah Muhammadiyah: Nadiem Datang Minta Maaf dan Janji Evaluasi POP
2. KSPI mengimbau pemerintah untuk fokus skema pencegahaan PHK Aksi unjuk rasa KSPI
menolak pembahasan Omnibus Law RUU CIptaker di depan Gedung DPR, Senin (3/8/2020)
(Dok. IDN Times/KSPI) Dalam aksinya, KSPI meminta agar Omnibus Law dihentikan
pembahasannya. Selanjutnya, DPR bersama pemerintah fokus pada strategi pencegahan
darurat PHK yang mengancam jutaan buruh.

KSPI menilai, sampai saat ini belum melihat ada road map dari Menteri Ketenagakerjaan dan
Menko Perekonomian terkait strategi untuk mencegah darurat PHK massal akibat COVID-19.

Menurut Said Iqbal, khusus untuk anggota KSPI di sektor tekstil dan garmen saja, selama
pandemi ini sudah 96 ribu orang dirumahkan. Sebagian besar tidak mendapatkan upah penuh.
Sedangkan yang di-PHK sudah mencapai 100 ribuan orang yang tersebar di 57 perusahaan.
Sedangkan yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam perundingan dengan
serikat pekerja terjadi di 15 perusahaan.

3. Pembahasan RUU Ciptaker oleh Tim Tripartit telah selesai dan segera disampaikan ke DPR
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (IDN Times/Hana Adi Perdana) Sementara itu, Menaker
Ida Fauziyah mengatakan pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang dilakukan
bersama Tim Tripartit telah selesai dan segera disampaikan ke DPR RI.

"Seluruh masukan dari tim Tripartit ini akan dipergunakan sebagai rumusan penyempurnaan
dari Draft RUU Cipta Kerja yang telah disampaikan ke DPR. Hasil rumusan penyempurnaan ini
segera disampaikan ke DPR," kata Menaker Ida dikutip ANTARA , Senin (3/8/2020).

.

103