Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020

Dalam berkas gugatannya, Eko menjelaskan, ketentuan itu mengakibatkan multitafsir dalam
menentukan masa pensiun bagi pekerja. Sebab, perusahaan bisa menetapkan usia pensiun
semau pengusaha.

Eko menjelaskan, di PLN usia pensiun diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2010-2012
dan surat keputusan direksi. Yakni, usia pensiun ditetapkan 46 tahun dan sebagian yang lain 56
tahun. Hal itu berbeda dengan ketentuan PP 45 Tahun 2015 yang merupakan aturan turunan
dari UU40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Di sana disebutkan, usia pensiun dimulai dari
56 tahun Sebagai pekerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial, Eko menilai semua
pekerja harus tunduk pada ketentuan UU 40/2004.

"Frasa 'perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama' dalam pasal 154 UU
Ketenagakerjaan menyebabkan munculnya perbedaan usia pensiun antara satu pekerja dan
pekerja lain," ujarnya seperti dalam berkas di laman MK kemarin (3/8).

Mestinya, lanjut Eko, usia pensiun mengikuti UU 40/2004 sehingga sama dan merata. Sebab,
jika diatur sesuai ketentuan perusahaan, bisa timbul diskriminasi. "Guna menjamin tegaknya
keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan diatur pasal 28D ayat 1 dan 2 UUD
1945, maka merasa pentingbagi pemohon mengajukan uji materi," imbuhnya.

Eko berharap MK dapat membatalkan frasa "perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian
kerja bersama" untuk menentukan usia pensiun dalam pasal 154 UU Ketenagakerjaan. Dia
menilai frasa tersebut sudah tidakrelevan karena UU 40/2004 telah mengatur usia pensiun dan
berlaku menyeluruh.

Sementara itu, MK akhirnya kembali membuka jadwal sidangnya pada 10 Agustus mendatang.
Kemarin MK telah merilis jadwal sidang terbaru setelah melakukan penutupan sejak
pertengahan Juli. Sebelumnya Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, peniadaan sidang
dilakukan untuk mensterilkan ruang persidangan sebagai upaya pencegahan persebaran Covid-
19. (far/c9/fat)

33