Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020

Program-program pelatihannya itu langsung dan menyentuh pada kebutuhan industri. Jadi kalau
industri butuh apa, bisa didesain. Pelatihan fleksibel dan bisa dikombinasikan dengan program-
program lainnya.

Pelatihan di BLK juga tidak ada batasan usia. Selama mau belajar dan berlatih bisa difasilitasi.
Tapi, BLK sendiri menyeleksi untuk mengetahui minat, bakat, dan motivasi. Dengan seleksi tadi
tentunya tingkat keberhasilan pelatihan itu tinggi sehingga peserta mereka bisa kompeten dan
bisa terserap pasar kerja dan berwirausaha.
Pada masa pandemi Covid-19 pelatihan di BLK sempat terhenti. Bagaimana persiapan Kemnaker
membuka pelatihan di BLK dalam menghadapi AKB?

Ketika pandemi, memang pelatihan reguler kita tutup, tapi tidak 100 persen. Kita juga
mendesain yang kita sebut program pelatihan tanggap Covid-19. Program-program ini khusus
memproduksi barang-barang yang bisa mencegah penularan Covid-19. Misal produksi masker,
hazmat, wastafel portable. Hasilnya cukup signifikan. Minggu lalu secara nasional sudah
diserahkan oleh Bu Menteri Ketenagakerjaan.

Pada masa AKB format pelatihannya masih tatap muka?

Dengan adanya pandemi kita disadarkan pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan tidak reguler,
tapi memanfaatkan sistem teknologi informasi. Misalkan pelatihannya dilakukan online dan
offline maupun blended learning. Itu sudah kita persiapkan. Dengan adanya pandemi mau tidak
mau kita mulai.

Untuk tatap muka atau offline itu langsung di BLK. Sedangkan, online atau blended learning
sebagian materi online, tapi praktik skema offline dan tetap bertemu di BLK dengan mengikuti
protokol kesehatan.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, ada BLK-BLK yang menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah. Bagaimana Kemnaker menjaga kualitas BLK-BLK tersebut?

Sejak diterapkan otonomi daerah, pemerintah pusat tidak bisa intervensi total kepada BLK di
bawah pemerintah daerah. Jadi kita hanya bisa membantu biaya-biaya pelatihan, peralatan,
akreditasi, sertifikasi, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu kita berharap ada sharing cost dari pemerintah daerah. Pemda mau membangun
fasilitas untuk workshop dan ruang teori pelatihan serta memeliharanya. Kita membantu
peralatan, biaya pelatihan, sertifikasi dan akreditas.

Indonesia diramalkan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar keempat di dunia
pada 2045. Apa BLK yang ada di Indonesia sudah siap?

Untuk mewujudkan negara terbesar di bidang ekonomi pada tahun 2045, setiap tahunnya mulai
sekarang setidak-tidaknya kita memproduksi tenaga terampil dan semi terampil itu 3 juta tenaga
kerja terampil per tahun. Tapi harus lintas sektor sehingga jumlah ini bisa ter-cipta pertahunnya.
a m ma'ruf /P-4

30