Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020

Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Kolaborasi dan sinergi diperlukan untuk memperkuat bahan
rumusan penyempurnaan RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan yang akan disampaikan segera
ke DPR.

KEMNAKER DORONG PERAN DISNAKER DAERAH DALAM PROSES PEMBAHASAN
RUU CIPTAKER

JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan mendorong jajaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
seluruh Indonesia berkolaborasi dan sinergi dalam proses pembahasan Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Kolaborasi dan sinergi diperlukan untuk memperkuat bahan
rumusan penyempurnaan RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan yang akan disampaikan segera
ke DPR.

"Penguatan koordinasi Pusat dan Daerah guna mengatasi permasalahan yang kemungkinan
akan timbul saat pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker dalam Panja DPR RI
maupun sesudahnya," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resmi
yang diterima pada Senin (3/8)

Ia mengatakan, bentuk kolaborasi dan sinergi lainnya yaitu selalu mengedepankan kekuatan
dialog dalam menampung aspirasi stakeholder ; memberikan pemahaman yang positif kepada
stakeholder mengenai RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan; berkoordinasi
dengan institusi terkait di daerah masing-masing; dan mendukung dan berkontribusi dalam
aktivitas komunikasi publik terkait RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan. RUU Ciptaker
merupakan upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pelindungan dan
kelangsungan bekerja, serta meningkatkan perlindungan hak dalam hal terjadi PHK. RUU
Ciptaker dirancang untuk menjawab kebutuhan tantangan ketenagakerjaan. Terlebih di saat
kondisi pandemi Covid-19.

"RUU CK ini lebih progresif dalam memberikan perlindungan kepada pekerja tetapi juga menjadi
jawaban atas tantangan karena adanya pandemic covid 19. Pemerintah menyadari draf RUU
perlu penyempurnaan, bahkan Presiden memerintahkan kembali untuk mendengar aspirasi
stakeholder ," ucap Ida.

RUU Ciptaker ini bukan hanya bertujuan untuk membuka kesempatan kerja bagi calon pekerja.
Namun juga mendorong pengembangan kemampuan bagi warga negara Indonesia yang sudah
bekerja. Justru ketika kondisi pandemi Covid-19, semakin mendorong pemerintah untuk
menuntaskan RUU Ciptaker karena pengangguran yang sudah bisa ditekan menjadi 6,8 juta.
Mengingat jumlah pengangguran semakin bertambah hingga 3,5 juta, maka akan menjadi
pekerjaan serius bagi pemerintah dan Disnaker seluruh Indonesia dalam penuntasan RUU
Ciptaker ini.

"RUU Ciptaker ini menentukan relevansinya ketika kondisi sulit seperti ini. Salah satu contohnya
bagaimana memberikan jaminan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, termasuk bagi
pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak," ucap Ida.

Dalam proses pembahasan RUU Ciptaker secara tripartit ditemukan dinamika yang positif yaitu
dialog yang berjalan dinamis dan kondusif, serta banyak masukan yang bersifat konstruktif.
Semua materi telah selesai dibahas dengan hasil pembahasan yaitu beberapa materi yang
tercapai kesepahaman bersama dan terdapat materi yang mendapat masukan sesuai
pandangan masing-masing unsur.

"Juga disepakati bahwa penyusunan peraturan pelaksanaan RUU Ciptaker akan segera
dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur SP/SB, serta pihak-pihak
terkait," tutur Ida.

41