Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020

DISNAKER SELURUH INDONESIA, AGAR BERKOLABORASI DALAM PEMBAHASAN
RUU CIPTAKER

JAKARTA: Jajaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) seluruh Indonesia agar melakukan kolaborasi
dan sinergi, dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).
Kolaborasi dan sinergi diperlukan untuk memperkuat bahan rumusan penyempurnaan RUU
Ciptaker klaster ketenagakerjaan yang akan disampaikan segera ke DPR.

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, saat melakukan rapat
kordinasi bidang ketenagakerjaan dengan Kadisnaker tingkat Provinsi se-Indonesia secara
virtual dari Jakarta, Senin (3/8/2020).

"Penguatan koordinasi Pusat dan Daerah guna mengatasi permasalahan yang kemungkinan
akan timbul saat pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker dalam Panja DPR RI
maupun sesudahnya," tuturnya.

Menaker menyatakan, bentuk kolaborasi dan sinergi lainnya yaitu selalu mengedepankan
kekuatan dialog dalam menampung aspirasi stakeholder, memberikan pemahaman yang positif
kepada stakeholder mengenai RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan,
berkoordinasi dengan institusi terkait di daerah masing-masing, serta mendukung dan
berkontribusi dalam aktivitas komunikasi publik terkait RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan.

Dikemukakannya, RUU Ciptaker merupakan upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja,
meningkatkan pelindungan dan kelangsungan bekerja, serta meningkatkan perlindungan hak
dalam hal terjadi PHK. RUU Ciptaker dirancang untuk menjawab kebutuhan tantangan
ketenagakerjaan. Terlebih di saat kondisi pandemi Covid-19.

"RUU CK ini lebih progresif dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Bapak/Ibu juga
perlu sampaikan ke stakeholder masing-masing, RUU Ciptaker ini sebuah jawaban atas
tantangan itu. Pemerintah menyadari draf RUU perlu penyempurnaan, bahkan Presiden
memerintahkan kembali untuk mendengar aspirasi stakeholder," terang Menaker.

Lebih lanjut dijelaskan, RUU Ciptaker ini bukan hanya bertujuan untuk membuka kesempatan
kerja bagi calon pekerja. "Mereka yang eksis bekerja pun harus dipastikan pengembangannya.
Justru ketika kondisi pandemi Covid-19, makin mendorong kita untuk menuntaskan RUU
Ciptaker karena pengangguran sudah bisa kita tekan menjadi 6,8 juta," ujarnya.
Menaker menyatakan, saat ini jumlah pengangguran bertambah 3,5 juta. Maka, akan menjadi
pekerjaan serius bagi pemerintah dan Disnaker seluruh Indonesia dalam penuntasan RUU
Ciptaker ini. Dalam proses pembahasan RUU Ciptaker, ungkap Menaker, secara tripartit
ditemukan dinamika yang positif. Yaitu dialog yang berjalan dinamis dan kondusif, serta banyak
masukan yang bersifat konstruktif.

Semua materi telah selesai dibahas dengan hasil pembahasan yaitu beberapa materi yang
tercapai kesepahaman bersama dan terdapat materi yang mendapat masukan sesuai
pandangan masing-masing unsur.

"Juga disepakati bahwa penyusunan peraturan pelaksanaan RUU Ciptaker akan segera
dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur SP/SB, serta pihak-pihak
terkait lainnya," terangnya..

44