Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020

SEMPURNAKAN RUU CIPTAKER, MENAKER MINTA DISNAKER BERSINERGI

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta jajaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) seluruh
Indonesia melakukan kolaborasi dan sinergi dalam proses pembahasan Rancangan Undang-
Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Menurutnya, hal itu diperlukan untuk memperkuat bahan
rumusan penyempurnaan RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan yang akan disampaikan segera
ke DPR.

"Penguatan koordinasi pusat dan daerah guna mengatasi permasalahan yang kemungkinan
akan timbul saat pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker dalam Panja DPR RI
maupun sesudahnya," ujar Ida dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2020).

Ida menambahkan bentuk kolaborasi dan sinergi lainnya yaitu mengedepankan kekuatan dialog
dalam menampung aspirasi stakeholder seperti memberikan pemahaman yang positif kepada
stakeholder mengenai RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Selain itu, juga
berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah masing-masing dan berkontribusi dalam aktivitas
komunikasi publik terkait RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan.

RUU Ciptaker, dikatakannya, merupakan upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan
kerja, meningkatkan perlindungan dan kelangsungan bekerja, serta meningkatkan perlindungan
hak dalam hal terjadi PHK. RUU Ciptaker dirancang untuk menjawab kebutuhan tantangan
ketenagakerjaan terlebih di saat kondisi pandemi COVID-19.

"RUU Ciptaker ini lebih progresif dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Bapak/Ibu
juga perlu sampaikan ke stakeholder masing-masing, RUU Ciptaker ini sebuah jawaban atas
tantangan itu. Pemerintah menyadari draf RUU perlu penyempurnaan, bahkan Presiden
memerintahkan kembali untuk mendengar aspirasi stakeholder," jelasnya.

Menurutnya, RUU Ciptaker ini juga bukan hanya bertujuan untuk membuka kesempatan kerja
bagi calon pekerja. Mereka yang eksis bekerja pun harus dipastikan pengembangannya. "Justru
ketika kondisi pandemi COVID-19, semakin mendorong kita untuk menuntaskan RUU Ciptaker
karena pengangguran yang sudah bisa kita tekan menjadi 6,8 juta," terangnya.

Mengingat jumlah pengangguran semakin bertambah hingga 3,5 juta, maka akan menjadi
pekerjaan serius bagi pemerintah dan Disnaker seluruh Indonesia dalam penuntasan RUU
Ciptaker ini.

"RUU Ciptaker ini menentukan relevansinya ketika kondisi sulit seperti ini. Salah satu contohnya
bagaimana memberikan jaminan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, termasuk bagi
pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak," katanya.

Ia menegaskan, dalam proses pembahasan RUU Ciptaker secara tripartit ditemukan dinamika
yang positif yaitu dialog yang berjalan dinamis dan kondusif, serta banyak masukan yang
bersifat konstruktif. Semua materi telah selesai dibahas dengan hasil pembahasan yaitu
beberapa materi yang tercapai kesepahaman bersama dan terdapat materi yang mendapat
masukan sesuai pandangan masing-masing unsur.

"Juga disepakati bahwa penyusunan peraturan pelaksanaan RUU Ciptaker akan segera
dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur SP/SB, serta pihak-pihak
terkait lainnya," tuturnya.

Ida mengungkapkan dari hasil pembahasan secara tripartit, RUU Ciptaker mengandung 10
pokok hasil pembahasan di klaster ketenagakerjaan. Materi-materi itu adalah materi bagian
umum, materi TKA, materi PKWT, materi alih daya, materi waktu kerja dan istirahat, materi
46