Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020
P. 68

Beberapa  bentuk  kolaborasi  dan  sinergi  seperti  selalu  mengedepankan  dialog  dalam
              menampung  aspirasi  pemangku  kepentingan,  memberikan  pemahaman  yang  positif  kepada
              mereka mengenai RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan mendukung serta
              berkontribusi dalam aktivitas komunikasi publik terkait RUU itu.

              RUU Cipta Kerja, kata Menaker Ida, adalah upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja,
              meningkatkan pelindungan dan kelangsungan bekerja, serta meningkatkan perlindungan hak
              dalam hal terjadi PHK.
              "RUU itu sendiri dirancang untuk menjawab kebutuhan tantangan ketenagakerjaan, apalagi di
              saat kondisi pandemi COVID-19," katanya.

              Menurut dia, RUU Cipta Kerja tidak hanya bertujuan untuk membuka kesempatan kerja bagi
              calon pekerja tapi juga yang masih bekerja, yang harus dipastikan pengembangannya.

              Ida menegaskan bahwa kondisi yang timbul akibat COVID-19 membuat pemerintah semakin
              terdorong  untuk  menuntaskan  RUU  Cipta  Kerja,  mengingat  terjadi  penambahan  jumlah
              pengangguran saat pandemi.

              "RUU  Cipta  Kerja  ini  menentukan  relevansinya  ketika  kondisi  sulit  seperti  ini.  Salah  satu
              contohnya bagaimana memberikan jaminan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, termasuk
              bagi pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak," katanya.

              Sebelumnya, pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan telah diselesaikan oleh Tim
              Tripartit  yang  terdiri  dari  unsur  pemerintah,  pengusaha  seperti  APINDO  dan  KADIN,  serta
              berbagai lembaga serikat pekerja dan buruh.

              Proses selanjutnya Kementerian Ketenagakerjaan akan menyampaikan hasil pembahasan Tim
              Tripartit kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan kemudian akan diserahkan ke
              DPR untuk proses pembahasan berikutnya.






































                                                           67
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73