Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020
P. 64

Hal; tersebut tentu menjadi pekerjaan serius bagi pemerintah dan Disnaker seluruh Indonesia.

              "RUU Ciptaker ini menentukan relevansinya ketika kondisi sulit seperti ini. Salah satu contohnya
              bagaimana  memberikan  jaminan  bagi  mereka  yang  kehilangan  pekerjaan,  termasuk  bagi
              pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak," katanya.

              Ida menegaskan, dalam proses pembahasan RUU Ciptaker secara tripartit ditemukan dinamika
              yang  positif  yaitu  dialog  yang  berjalan  dinamis  dan  kondusif,  serta  banyak  masukan  yang
              bersifat konstruktif.

              Semua  materi  telah  selesai  dibahas  dengan  hasil  pembahasan  yaitu  beberapa  materi  yang
              tercapai  kesepahaman  bersama  dan  terdapat  materi  yang  mendapat  masukan  sesuai
              pandangan masing-masing unsur.

              "Juga  disepakati  bahwa  penyusunan  peraturan  pelaksanaan  RUU  Ciptaker  akan  segera
              dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur SP/SB, serta pihak-pihak
              terkait lainnya," katanya.

              Ida mengungkapkan, dari hasil pembahasan secara tripartite, RUU Ciptaker mengandung 10
              pokok hasil pembahasan di klaster ketenagakerjaan. Materi-materi itu diterangkannya adalah
              materi bagian umum, termasuk materi TKA, materi PKWT, materi alih daya, materi waktu kerja
              dan istirahat, materi pengupahan, materi pesangon dan PHK, materi sanksi, materi jaminan
              kehilangan pekerjaan dan materi penghargaan lainnya.

              Selanjutnya,  pemerintah  akan  melakukan  pendalaman  dan  pencermatan  kembali  terhadap
              masukan-masukan Tim Tripartit dan mencari jalan tengah atas beberapa perbedaan pandangan,
              baik dari unsur pekerja/buruh, unsur pengusaha, maupun unsur pemerintah.

              "Hasilnya akan segera dilaporkan kepada Menko Bidang Perekonomian untuk diserahkan dan
              dibahas dengan DPR RI," katanya..






































                                                           63
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69