Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020
P. 59
RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Menurut Ida, RUU Cipta kerja ini menjadi salah satu
upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja, meningkatkan perlindungan dan
kelangsungan bekerja, serta meningkatkan perlindungan hak dalam hal terjadi PHK.
Ida juga mengatakan RUU Cipta kerja ini lebih progresif dalam memberikan perlindungan
kepada pekerja. Menurutnya, RUU Cipta Kerja pun dirancang untuk menjawab kebutuhan
tantangan ketenagakerjaan, khususnya di tengah Covid-19. Karena itu, draf RUU ini perlu
disempurnakan Tak hanya membuka kesempatan kerja bagi calon pekerja, Ida juga
mengatakan melalui RUU Cipta Kerja, orang-orang yang masih bekerja pun harus bisa dipastikan
pengembangannya. Ida juga mengatakan, penuntasan RUU Cipta Kerja ini menjadi pekerjaan
serius serius pemerintah, mengingat jumlah pengangguran semakin bertambah di tengah
pandemi Covid-19.
"RUU Ciptaker ini menentukan relevansinya ketika kondisi sulit seperti ini. Salah satu contohnya
bagaimana memberikan jaminan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, termasuk bagi
pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak," katanya.
Adapun, seluruh materi dalam klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja sudah selesai
dibahas oleh tim Tripartit. Selanjutnya, penyusunan peraturan pelaksanaan RUU Ciptaker pun
akan segera dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur SP/SB, serta
pihak-pihak lainnya. Adapun, dari hasil pembahasan secara tripartit, ada 10 pokok hasil
pembahasan di klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Materi- materi itu adalah materi
bagian umum, materi TKA, materi PKWT, materi alih daya, materi waktu kerja dan istirahat,
materi pengupahan, materi pesangon dan PHK, materi sanksi, materi jaminan kehilangan
pekerjaan dan materi penghargaan lainnya.
Selanjutnya, pemerintah akan melakukan pendalaman dan pencermatan kembali terhadap
masukan-masukan Tim Tripartit dan mencari jalan tengah atas beberapa perbedaan pandangan
dari seluruh pihak dan akan segera melaporkannya kepada Menko Bidang Perekonomian untuk
diserahkan dan dibahas dengan DPR..
58
