Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020
P. 61
Menaker mengatakan ada beberpa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalin sinergitas
tersebut. Hal-hal tersebut, di antaranya mengedepankan dialog dalam menampung aspirasi
stakeholder, memberikan pemahaman positif mengenai RUU Ciptaker khususnya klaster
ketenagakerjaan, berkoordinasi dengan institusi terkait di daerah masing-masing.
"Disnaker harus mendukung dan berkontribusi dalam aktivitas komunikasi publik terkait RUU
Ciptaker klaster ketenagakerjaan," imbuhnya.
Menaker menekankan RUU Ciptaker dirancang untuk menjawab kebutuhan tantangan
ketenagakerjaan, terlebih saat kondisi pandemi Covid-19. Pemerintah berupaya memperluas
kesempatan kerja, meningkatkan perlindungan dan kelangsungan bekerja, serta meningkatkan
perlindungan hak jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain itu, kata Menaker, RUU Ciptaker bukan hanya bertujuan membuka kesempatan kerja bagi
calon pekerja. Pekerja yang eksis bekerja juga harus dipastikan pengembangannya. Menaker
mengakui pemerintah masih perlu menyempurnakan RUU Ciptaker dengan mendengar aspirasi
stakeholder. Di sisi lain kondisi pandemi Covid-19 menjadi pelecut semangat pemerintah untuk
menuntaskan RUU Ciptaker.
"Mengingat jumlah pengangguran semakin bertambah hingga 3,5 juta, maka akan menjadi
pekerjan serius bagi pemerintah dan Disnaker seluruh Indonesia dalam penuntasan RUU
Ciptaker," ucapnya.
Lebih jauh Menaker menyampaikan dalam proses pembahasan RUU Ciptaker secara tripartit
atau pelibatan tiga pihak ditemukan dinamika yang positif dengan adanya dialog yang berjalan
dinamis dan kondusif, serta banyak masukan yang bersifat konstruktif. Semua materi telah
selesai dibahas dengan hasil pembahasan yaitu beberapa materi yang tercapai kesepahaman
bersama dan terdapat materi yang mendapat masukan sesuai pandangan masing-masing unsur.
Adapun hasil pembahasan tersebut mengandung 10 pokok hasil pembahasan di klaster
ketenagakerjaan. Materi-materi itu adalah materi bagian umum, materi TKA, materi PKWT,
materi alih daya, materi waktu kerja dan istirahat, materi pengupahan, materi pesangon dan
PHK, materi sanksi, materi jaminan kehilangan pekerjaan dan materi penghargaan lainnya.
"Juga disepakati bahwa penyusunan peraturan pelaksanaan RUU Ciptaker akan segera
dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur SP/SB, serta pihak-pihak
terkait lainnya," tandasnya. ruf/N-3.
60
