Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020

Judul KPK:Data Penerima Bantuan Upah Dipadankan dengan SPT Pajak
Nama Media Harian Terbit
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg3
Jurnalis Safari
Tanggal 2020-09-10 14:17:00
Ukuran 204x68mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 18.360.000

News Value Rp 55.080.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Agar data valid, KPK menyarankan agar data
harus dipadankan dengan SPT atau surat pemberitahuan tahunan pajak, apakah benar
perusahaan melaporkan pajaknya untuk pegawai yang upahnya di bawah Rp 5 juta per bulan

negative - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Apakah pegawai-pegawai yang menerima ini,
juga menerima batuan langsung tunai dari Kemensos. Kami sampaikan basis datanya berbeda
karena Kemensos itu dari DTKS, sedangkan penerima bantuan upah dari BPJS Ketenagakerjaan.
Kalau yang DTKS itu praktis tidak punya pekerjaan formal, sedangkan yang ada di BPJS
Ketenagakerjaan tidak ada di DTKS, jadi kita pastikan tidak terima subsidi upah

positive - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Tapi apakah terima bansos lain. Bisa saja, karena
pemerintah daerah juga melakukan pendataan lewat RT atau RW bisa saja menerima misalnya
bantuan beras, ini yang kami sampaikan agar jangan sampai ada orang menerima bantuan
berkali-kali dari berbagai sumber, tapi ada yang tidak menerima sama sekali, lagi-lagi ini soal
data penerima bantuan

neutral - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Kami berharap bisa berjalan validasi terhadap
data dan ini baru batch ke-2 dan mungkin rencana sampai akhir 15,7 juta pekerja itu betul-betul
dipastikan berhak menerima subsidi upah sejumlah Rp600 ribu per bulannya

Ringkasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar data penerima bantuan pemerintah
berbentuk subsidi upah sebanyak Rp6oo ribu dipadankan dengan data Surat Pemberitahuan
(SPT) Pajak. "Agar data valid, KPK menyarankan agar data harus dipadankan dengan SPT atau
surat pemberitahuan tahunan pajak, apakah benar perusahaan melaporkan pajaknya untuk
pegawai yang upahnya di bawah Rp 5 juta per bulan,"ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, di Gedung KPK,
Jakarta, Rabu (9/9/2020). Program subsidi upah itu diluncurkan pada 27 Agustus 2020, yaitu
bantuan senilai Rp2,4 juta untuk empat bulan bagi pekerja yang gajinya di bawah Rp 5 juta per
bulan. Penyalurannya dibagi dua, yaitu Rp1,2 juta untuk dua bulan pertama, dan pencairan
selanjutnya di dua bulan berikutnya juga senilai Rp1,2 juta. Terdapat 15,7 juta orang yang
140